NADIKABAR.COM — Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra terkait isu Ketum Golkar diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto. Said Didu mengatakan dirinya tak menyebut Ketum Golar Bahlil Lahadalia dalam podcast.
"Saya bingung tentang adanya somasi Partai Golkar. Saya sama sekali tidak menyebut apalagi menuduh Bahlil dalam podcast tersebut. Bahkan saya katakan bahwa saya belum ada info terkait pertemuan atau rapat tersebut," kata Said Didu kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Said Didu mengatakan pernyataannya dalam podcast sebagai bentuk produk pers. Ia menilai somasi yang dilayangkan oleh DPP Golkar salah substansi dan alamat.
"Ini adalah produk pers sehingga kalau ada substansi yang jadi perentangan, maka proses lewat mekanisme pers, yaitu Dewan Pers bukan lewat jalur hukum. Saya tidak bisa menanggapi somasi tersebut karena menurut saya, somasi tersebut salah alamat dan salah substansi," ujar dia.
Sebelumnya, Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Somasi ini dilayangkan menyusul narasi yang menuding Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini kami akan menyampaikan somasi terbuka yang ditujukan kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, berikut seluruh pihak-pihak yang telah menyebarluaskan konten-konten yang menurut kami itu belum tentu benar," kata Koordinator Tim Hukum Bakumham DPP Partai Golkar, Muhamad Sattu Pali, dalam jumpa pers di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (10/11).
Dia menjelaskan langkah somasi ini diambil atas arahan dan pemberian kuasa langsung dari Bahlil Lahadalia. Pihaknya diminta menyampaikan somasi secara terbuka.
