"Kemarin siang kami dipanggil oleh Ketua Umum, Bapak Bahlil Lahadalia, untuk mendiskusikan terkait dengan doorstop atau konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra. Lalu, setelah berdiskusi, kami diberikan tugas untuk memberikan sikap pernyataan guna menanggapi konten-konten tersebut," jelasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Hukum Bakumham Partai Golkar, Derek Loupatty, membacakan secara resmi Surat Somasi Nomor 01/Somasi/DPP-Bakumham/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Derek menyebut narasi yang dipersoalkan bersumber dari sebuah video di kanal YouTube Modelling Forum Keadilan TV berjudul 'Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Pandjaitan, Yusril Ihza Mahendra Steril?'
"Pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan, ketua umum partai besar terlibat kasus penyadapan Presiden. Ketua umum partai besar ikut-ikut rapat dengan para jenderal yang terlibat kasus penyadapan Presiden tiga jam sebelum para jenderal yang terlibat dalam kasus penyadapan Presiden ditangkap oleh aparat penegak hukum," tutur Derek.
"Ketua Umum Partai Golkar yang melakukan kriminalisasi dalam mendapatkan jabatan ketua umum. Narasi-narasi tersebut sengaja diarahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," lanjutnya.
Derek menegaskan bahwa seluruh narasi yang disampaikan Said Didu dan Sri Radjasa tidak berdasar fakta serta tidak disertai bukti apa pun. Selain mencemarkan nama baik Bahlil dan meresahkan kader Golkar, isu itu dinilai dapat memicu ketidakstabilan politik nasional.
