"Pernyataan Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra tersebut sangat berbahaya karena menyangkut isu yang sangat sensitif, yang berdampak pada instabilitas politik nasional dan efektivitas kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tuturnya.
Tim Hukum Golkar menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 serta Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A UU ITE, hingga delik pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP.
"Dengan ini kami menyampaikan Somasi Terbuka kepada Saudara Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra, termasuk dan tidak terbatas kepada pihak-pihak lainnya yang telah menyebarluaskan informasi dan konten sebagaimana yang telah kami uraikan di atas," ucap Derek.
Pihak Partai Golkar memberikan tenggat 3x24 jam kepada Said Didu dan Sri Radjasa untuk mencabut pernyataan tersebut, meminta maaf secara terbuka, dan menurunkan (take down) konten video terkait di media sosial.
"Dalam kurun waktu paling lambat 3x24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan, untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada klien kami dan seluruh kader, pengurus, simpatisan Partai Golkar melalui media elektronik, cetak, dan media lainnya," tegas Derek.
"Kami meminta kepada pihak, meminta kepada semua pihak untuk menghapus (take down) dan tidak menyebarluaskan konten-konten yang dimaksud di atas guna menghindari tuntutan hukum dari klien kami," lanjut dia.
