Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar proses pembahasan upah minimum tidak terus tertunda.

“Kepastian tersebut diperlukan supaya dewan pengupahan di daerah dapat menjalankan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi tepat waktu,” ujarnya.

Menurut Iqbal, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembentukan Dewan Pengupahan Nasional agar pembahasan kebijakan pengupahan memiliki dasar kelembagaan yang jelas.

Ia juga mengingatkan pentingnya survei KHL untuk mengetahui pengeluaran riil pekerja.

Selain itu, Iqbal pun menekankan bahwa kebijakan pengupahan harus memperhatikan daya beli pekerja.