NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi panel Sarasehan Nasional di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11). Salah satu hal yang dibahas dalam forum tersebut adalah terkait skema serta mitigasi risiko penerbitan obligasi daerah.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan risiko gagal bayar terkait status aset pemerintah daerah. Aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jum'at (20/11/2026).