Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Sarasehan MPR Bahas Obligasi Daerah, Misbakhun Usul Skema Bundling Aset
Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi panel Sarasehan Nasional di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11). Salah satu hal yang dibahas dalam forum tersebut
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Jumat, 20 November 2026 pukul 12:37 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Selain disiplin fiskal, aturan juga perlu memuat batas utang daerah maksimal 75 persen dari pendapatan daerah, debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta pelibatan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.
"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," pungkasnya.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.