Selain disiplin fiskal, aturan juga perlu memuat batas utang daerah maksimal 75 persen dari pendapatan daerah, debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta pelibatan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.

"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," pungkasnya.