Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan (bundling) aset antara fasilitas layanan publik (PSO) seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi juga perlu membuka ruang agar Bank Indonesia (BI) dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder demi menjaga likuiditas.

Dari sisi otoritas moneter, Gubernur BI Destry Damayanti menyarankan pemerintah daerah mengutamakan penerbitan project bonds ketimbang general bonds. Skema berbasis proyek yang memiliki arus kas komersial dinilai lebih aman untuk membayar kewajiban obligasi.

"Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah," jelas Destry.