NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi panel Sarasehan Nasional di Kompleks MPR-DPR, Jakarta, Kamis (19/11). Salah satu hal yang dibahas dalam forum tersebut adalah terkait skema serta mitigasi risiko penerbitan obligasi daerah.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti persoalan risiko gagal bayar terkait status aset pemerintah daerah. Aset pemda tidak dapat disita maupun dipailitkan melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
"Kalau misalnya default, kita membangun rumah sakit. Apakah nanti rumah sakit itu dilelang? Kan tidak, karena itu fasilitas publik. Ini yang harus disiapkan mekanismenya," ujar Misbakhun dalam keterangannya, Jum'at (20/11/2026).
Sebagai solusi, ia mengusulkan skema penggabungan (bundling) aset antara fasilitas layanan publik (PSO) seperti rumah sakit atau pasar dengan aset komersial daerah. Selain itu, regulasi juga perlu membuka ruang agar Bank Indonesia (BI) dapat menyerap obligasi daerah di pasar sekunder demi menjaga likuiditas.
Dari sisi otoritas moneter, Gubernur BI Destry Damayanti menyarankan pemerintah daerah mengutamakan penerbitan project bonds ketimbang general bonds. Skema berbasis proyek yang memiliki arus kas komersial dinilai lebih aman untuk membayar kewajiban obligasi.
"Ini kalau saya menyarankannya project bonds, sehingga jelas suatu proyek yang mempunyai cash flow dan ada commercial basis-nya. Bukan gratisan, karena dari cash flow ini yang nanti akan dipakai untuk membayar obligasi daerah," jelas Destry.
Selain disiplin fiskal, aturan juga perlu memuat batas utang daerah maksimal 75 persen dari pendapatan daerah, debt service coverage ratio (DSCR) minimal 2,5, serta pelibatan lembaga pemeringkat dan penyedia credit enhancement.
"Oleh karena itu butuh komitmen dari pemerintahnya. Jangan sampai nanti ganti pemda, kebijakannya berubah. Ini harus diikat oleh satu ketentuan undang-undang atau aturan legislasinya harus kuat di situ," pungkasnya.