NADIKABAR.COM — Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional MPR RI untuk membedah peluang penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen alternatif pembiayaan pembangunan. Forum ini menyoroti bagaimana obligasi daerah dapat mendongkrak investasi sekaligus mempercepat pemenuhan layanan publik di daerah.
Diskusi panel diadakan dalam forum yang dilaksanakan selama dua hari, yaitu 18-19 November 2026 tersebut. Pada diskusi panel hari pertama, hadir lima narasumber lintas sektor, mulai dari kepala daerah, regulator, perbankan daerah, hingga pelaku pasar modal.
Tokoh-tokoh tersebut adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Made Bagus Tirthayatra, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari.
Dalam paparannya, para panelis sepakat bahwa tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar menuntut pemerintah daerah memiliki ruang inovasi pembiayaan di luar ketergantungan pada APBD tahunan maupun dana transfer pusat.
Fondasi Transparansi dan Investasi Layanan Dasar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kepercayaan publik merupakan modal utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Di Jawa Barat, keterbukaan posisi kas daerah hingga realisasi belanja pajak secara real-time terbukti menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat dalam membayar pajak.
Menurut Dedi, hadirnya opsi obligasi daerah menjadi secercah harapan bagi penguatan kemandirian fiskal daerah, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi agar perputaran uang dan sumber daya manusia tidak menumpuk di satu wilayah saja. Selain itu, instrumen pasar modal tersebut menuntut pemda untuk semakin akuntabel.
"Maka ke depan, obligasi daerah adalah cara membangun transparansi pengelolaan keuangan daerah, membangun transparansi pengelolaan badan usaha daerah, dan membangun transparansi pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah serta badan layanan umum daerah," ujar Dedi di Gedung Nusantara IV Komplek MPR-DPR, Jakarta.
Dedi menambahkan, pembiayaan daerah harus mengutamakan belanja yang tepat sasaran guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
"Yang dibangun itu adalah kepercayaan dan kesetaraan. Pinjaman itu untuk menyempurnakan kekurangan dari layanan dasar pemerintah pada masyarakat," jelasnya.
Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan pentingnya memandang belanja daerah sebagai investasi layanan publik. Ia mencontohkan hampir 70 persen belanja pegawai di daerah dialokasikan untuk guru dan tenaga kesehatan.
"Belanja pegawai, hampir 70 persen itu untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, guru, perawat. Mereka bukan pemborosan. Mereka adalah investasi masa depan bangsa kita. Masa depan bangsa kita tidak dibangun hanya dengan aspal, baja, dan beton, tapi dengan menyehatkan dan mencerdaskan anak-anak kita," ungkap Emil.
Emil juga membagikan pengalaman Pemprov Jatim dalam menjaga layanan dasar lewat skema belanja operasional seperti layanan transportasi umum Bus Trans Jatim senilai Rp 201 miliar dengan skema availability payment, penyediaan Trans Jatim Laut, hingga pemberian sekitar 80 ribu beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta.
Di sisi lain, Emil mengingatkan perlunya kepastian proyeksi fiskal bagi daerah sebagai dasar penghitungan kemampuan penarikan obligasi, mengingat perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor dalam UU HKPD sempat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim hingga Rp 4,2 triliun.
Meski tingkat imbal hasil (yield) pasar saat ini sedang tinggi, Emil memandang persiapan obligasi daerah tetap krusial untuk visi jangka panjang.