"Kita bukan bikin obligasi untuk bulan depan, tapi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Saya rasa memang perlu kita bicara spesifik, identifikasi project apa. Tidak ada yang sempurna bisa dibiayai 100 persen obligasi, pasti perlu ada pembiayaan yang komplementer," kata Emil.

Proyek Bankable hingga Opsi Kredit Sindikasi BPD

Sementara itu, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menyoroti bahwa kerangka regulasi obligasi daerah sejatinya telah tersedia melalui UU Nomor 1 Tahun 2022, PP Nomor 1 Tahun 2024, hingga POJK 10/2024, namun belum pernah terealisasi.

Agus menegaskan obligasi daerah semestinya diposisikan sebagai akselerator investasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit daerah, air bersih, dan transportasi publik.

"Seharusnya obligasi daerah itu bukan menggantikan atau substitusi karena adanya pemotongan, tapi ini adalah bagian dari penambahan investasi daerah," jelas Agus.

Agar tidak membebani APBD di masa mendatang maupun terkendala pergantian masa jabatan kepala daerah, Agus mengusulkan agar pembayaran obligasi berbasis pada pendapatan proyek (project-based revenue).

Selain memastikan proyek harus bankable serta memiliki kepastian hukum, Agus menyarankan adanya satu atau dua proyek percontohan.

"Tantangan pembangunan daerah saat ini bukan sekadar mencari sumber pembiayaan, tapi bagaimana pembiayaan itu sendiri akan bisa memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi daerah, dan juga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," tutur Agus.

Sebagai opsi komplementer apabila pemda masih menemui kendala menerbitkan obligasi, Agus turut menawarkan skema kredit sindikasi dari himpunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui Asbanda yang memiliki total aset mencapai Rp 1.100 triliun dengan kapasitas pembiayaan sindikasi Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun serta skema angsuran yang dapat disesuaikan dengan arus kas proyek.

Jaminan Tata Kelola dan Minat Investor Pasar Modal

Dari sisi regulator, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK I Made Bagus Tirthayatra menjelaskan posisi OJK berada di tahap akhir setelah pemda mengantongi persetujuan DPRD dan Kementerian Keuangan (dengan pertimbangan Kemendagri serta Bappenas).

"OJK adalah regulator dari pasar modal yang angle-nya itu adalah perlindungan terhadap investor publik. Jadi OJK memastikan bahwa dalam penerbitan obligasi daerah atau sukuk, semua peraturan-peraturan yang diminta oleh DPR, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, terpenuhi," ucap Made.

Made memaparkan, pemda wajib menyiapkan prospektus lengkap yang memuat laporan keuangan auditan BPK, pendapat konsultan hukum, hingga pemeringkatan surat utang.

Made menambahkan, setelah dana terhimpun, keterbukaan informasi tetap diawasi secara berkala melalui laporan keuangan tahunan dan laporan realisasi penggunaan dana setiap enam bulan sekali.