Lebih jauh, Made menilai penerbitan obligasi daerah membawa dampak positif bagi tata kelola birokrasi dan partisipasi warga.

"Sebagai sebuah entitas publik, maka governance-nya akan juga ditingkatkan otomatis, karena peraturan-peraturan di pasar modal itu mewajibkan untuk memiliki prinsip-prinsip good corporate governance. Artinya dari sisi transparansi, akuntabilitas, responsibility, akan semakin ditingkatkan," jelasnya.

Optimisme dari sisi pasar juga disampaikan Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. Menurutnya, di tengah dinamika pasar saham, aliran modal asing (foreign flow) pada pasar obligasi domestik secara year-to-date masih mencatatkan angka positif.

"Artinya kepercayaan investor atas Indonesia, makro, masih baik. Dan tentunya ini akan menjadi satu referensi kami bahwa apabila penerbitan obligasi daerah ini bisa pecah telur, appetite dari investor itu tentunya ada," ungkap Juwita.

Namun, Juwita menggarisbawahi pentingnya persiapan yang matang dan menjaga kemampuan bayar (repayment capacity) daerah agar tidak terjadi gagal bayar (default) yang dapat mencederai kepercayaan pasar.

"Begitu obligasi ini terbit, nanti akan ada kewajiban-kewajiban pembayaran bunga ataupun pembayaran imbal hasil kepada investor, kemudian pada saat jatuh tempo juga harus dilunasi," tegasnya

"Artinya jangan sampai ada keterlambatan pembayaran bunga, jangan sampai pada saat jatuh tempo ternyata tidak bisa dilunasi sehingga kepercayaan investor akan terluka," lanjutnya.

Aspirasi Publik hingga Masukan Daerah 3T

Antusiasme peserta turut mewarnai sesi tanya jawab, khususnya dari kalangan mahasiswa.

Salah seorang mahasiswa Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) menyoroti kesinambungan obligasi jangka panjang, pelibatan warga dalam menentukan proyek, hingga kekhawatiran terkait ketatnya syarat batas maksimal pinjaman dan rasio keuangan (DSCR) dalam UU HKPD bagi daerah kepulauan dan wilayah 3T seperti Kepulauan Nias.

Menanggapi pelibatan warga, para panelis sepakat masyarakat wajib dilibatkan sejak tahap perencanaan agar proyek sesuai dengan prioritas kebutuhan publik.

Emil Dardak menegaskan, proyek besar (flagship) yang dibiayai obligasi pasti melewati pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang substansial agar masyarakat mengetahui dan mengawal manfaatnya.

Adapun berbagai masukan terkait penyesuaian regulasi bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas dicatat oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI sebagai bahan pendalaman lebih lanjut, seiring dengan penyerahan Naskah Akademik RUU Obligasi Daerah kepada pimpinan MPR dan DPR RI

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan untuk mendorong lahirnya payung hukum pembiayaan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan.