NADIKABAR.COM — Keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tantangan nyata bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Menjawab persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional MPR RI yang menjadi tonggak penting dalam melahirkan peta jalan penerbitan obligasi daerah.
Acara tersebut bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'. Forum lintas sektor ini digelar selama dua hari, 18-19 November 2026, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta.
Topik-topik yang dibahas yaitu penguatan payung hukum di parlemen, pemetaan kelayakan kredit pemerintah daerah, dukungan likuiditas otoritas moneter dan pengawas keuangan, hingga terobosan pembiayaan gabungan (pool financing).
Dibuka dengan sentuhan kebudayaan Nusantara melalui persembahan Angklung Orchestra Indonesia (AOI), prosesi Paskibraka, serta Tembang Nusantara oleh Indonesia Youth Choir, sarasehan ini dihadiri jajaran tokoh nasional.
Sarasehan MPR RI dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai, para menteri dan wakil menteri, kepala daerah, regulator, pelaku pasar modal, hingga akademisi.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng dalam pembukaannya menegaskan bahwa pembangunan 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan total 280 juta penduduk tidak mungkin terus bertumpu pada APBN.
Mekeng menilai instrumen obligasi daerah (municipal bond) sudah mendesak untuk direalisasikan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam, Tiongkok, Malaysia, maupun Singapura.
Mekeng memaparkan bahwa di tingkat global, instrumen ini telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, China, Senegal, hingga Vietnam yang penerbitannya mencapai USD 1 miliar.
Dari 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat gagal bayar (default) tercatat hanya 0,1 persen karena skemanya melekat langsung pada proyek produktif berarus kas (cash flow), sehingga tidak membebani APBD maupun memotong Dana Alokasi Umum (DAU).
Sebagai langkah nyata, Fraksi Partai Golkar MPR RI menyerahkan Naskah Akademik Obligasi Daerah, yang disusun dari penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir, kepada DPR RI, dengan serah terima simbolis antara Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Regulasi mengenai obligasi daerah tersebut ditargetkan dapat rampung pada 2027. DPR RI berkomitmen mengawal naskah akademik tersebut melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg).
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat.
Menurut Sari, obligasi daerah memiliki tiga pilar strategis: mempercepat proyek publik produktif (capital expenditure driver) seperti rumah sakit, air minum, dan sentra logistik, memperdalam pasar keuangan, serta mendongkrak disiplin tata kelola pemerintah daerah (governance discipline).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti data bahwa rata-rata 65,12 persen APBD daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Misbakhun mendorong agar RUU Obligasi Daerah disusun sebagai aturan khusus (lex specialis) yang mampu mengikat komitmen lintas periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus mengharmonisasikan UU HKPD, UU Keuangan Negara, dan regulasi pasar modal.