Untuk mengatasi kendala aset publik yang tidak dapat disita saat terjadi gagal bayar, Misbakhun mengusulkan mekanisme penggabungan (bundling) antara fasilitas layanan publik (PSO) dan aset komersial daerah.

Urgensi sumber pembiayaan baru turut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti. Menurutnya, secara nasional, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyentuh 28,5 persen, ketergantungan pada transfer pusat masih 65 persen, dan porsi belanja modal hanya 16,2 persen.

Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri Nasrun mengingatkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 2024, pemda wajib memenuhi syarat fiskal ketat.

Syarat tersebut termasuk batas maksimal utang 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya dan rasio kemampuan membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.

Dari perspektif kepala daerah, kebutuhan akan instrumen ini sangat dirasakan di lapangan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa modal utama penerbitan obligasi adalah kepercayaan publik yang dibangun lewat transparansi posisi kas dan realisasi belanja secara real-time, yang sekaligus akan menyehatkan tata kelola BUMD dan BLUD.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memandang belanja daerah merupakan investasi layanan publik jangka panjang, sehingga perencanaan obligasi harus bervisi 10 hingga 20 tahun ke depan dan melibatkan partisipasi warga melalui Musrenbang.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, atau Melki, menyebut hampir 80 persen pembiayaan pemda di NTT masih bergantung pada pusat.

Melki mengajukan empat pilar ekosistem, yaitu kepastian proses, perlindungan fiskal, perlindungan investor, dan kesiapan daerah agar potensi besar daerahnya seperti PLTS hampir 300 gigawatt dan pelabuhan internasional jalur ALKI III dapat dibiayai sekaligus menarik pulang dana WNI dari luar negeri.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memaparkan penurunan tajam pendapatan transfer Kaltim dari Rp 9,86 triliun menjadi Rp 3,1 triliun (sekitar 69 persen), sehingga obligasi daerah dinilai krusial untuk mendanai proyek produktif seperti pembangkit listrik independen (IPP) dan penyediaan air minum.

Kabar optimistis datang dari Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru. Dari pemeringkatan awal secara mandiri (unsolicited), sebanyak 17 pemerintah provinsi di Indonesia telah masuk kategori investment grade atau layak investasi.

Rincian pemeringkatan daerah tersebut meliputi satu pemda berperingkat AA+, dua pemda AA, tiga pemda AA-, dua pemda A+, serta sisanya tersebar di peringkat A, A-, hingga BBB+.

Bahkan, dua pemerintah daerah telah memberikan mandat resmi (solicited) untuk penjajakan penerbitan. Ignatius menjelaskan proses pemeringkatan di PEFINDO hanya memakan waktu 30 hari apabila seluruh dokumen siap, asalkan pemda cermat membaca momentum suku bunga dan berfokus pada skema berbasis proyek (project-based bond).

Setelah tertahan sejak pertama kali diwacanakan pada 1992, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai momentum saat ini merupakan waktu terbaik seiring penguatan regulasi.

Melalui perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BI kini diperbolehkan menerima surat berharga berkualitas selain SBN dan SRBI sebagai agunan transaksi repo perbankan.