Artinya, apabila perbankan membeli obligasi daerah berkualitas dan membutuhkan likuiditas, surat utang tersebut dapat di-repo-kan ke BI, bahkan berpotensi menjadi instrumen operasi moneter jika pasarnya kelak sudah likuid dan stabil.

Meski demikian, Destry mengingatkan pentingnya disiplin fiskal serta mendorong pemilihan project bonds yang memiliki arus kas komersial agar terhindar dari risiko gagal bayar seperti kasus Kota Detroit pada 2013.

Dari sisi pengawasan pasar modal, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK I Made Bagus Tirthayatra memastikan perlindungan investor publik menjadi prioritas utama.

Komitmen tersebut, menurutnya, ditunjukkan melalui kewajiban penyusunan prospektus, laporan keuangan auditan BPK, pemeringkatan, hingga pelaporan realisasi dana setiap enam bulan yang secara otomatis mendorong praktik good corporate governance (GCG) di birokrasi daerah.

Optimisme pasar turut diperkuat oleh Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari yang melihat aliran modal asing (foreign flow) di pasar obligasi domestik masih positif, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin yang menyoroti besarnya potensi investor milenial dan Gen-Z yang kini mendominasi 79-80 persen investor ritel digital.

Sebagai opsi komplementer sebelum menerbitkan obligasi, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menawarkan kredit sindikasi himpunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) berkapasitas Rp 5-10 triliun (dari total aset Rp 1.100 triliun), serta mendorong adanya proyek percontohan.

Sarasehan MPR RI juga melahirkan gagasan terobosan untuk menjembatani daerah yang kesulitan menerbitkan surat utang secara mandiri. Anggota Badan Supervisi OJK Tito Sulistio mengusulkan skema pembiayaan gabungan (pool financing) dengan menggandeng Danantara.

Menurut Tito, melalui skema ini, proyek-proyek strategis dari berbagai daerah, seperti sektor pariwisata di Bali, jalan tol di Jakarta, hingga pembangkit listrik di Kalimantan Timur, dapat digabung menjadi satu penerbitan obligasi oleh Danantara.

Selain penggabungan proyek, Danantara yang menurut Tito memiliki kapasitas dana Rp 300-400 triliun diusulkan berperan dalam penjaminan kredit sebagian, penyediaan dana cadangan, dan dukungan likuiditas.

Tito juga mengusulkan status bebas pajak dan pencatatan di bursa agar penggunaan dana diaudit setiap tiga bulan di bawah pengawasan OJK.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menilai skema Danantara cukup baik bila dilakukan melalui private placement, sambil tetap mendorong masuknya modal segar (fresh money) dari investor eksternal.

Berbagai masukan kritis peserta, termasuk aspirasi mahasiswa mengenai penyesuaian syarat rasio keuangan (DSCR) bagi daerah kepulauan dan wilayah 3T, turut dicatat untuk penyempurnaan regulasi.

Menutup rangkaian forum dua hari tersebut, Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa penyusunan regulasi obligasi daerah telah menempuh setengah perjalanan dan kini berada di tangan DPR RI.

Dengan sinergi parlemen, pemerintah pusat dan daerah, regulator keuangan, serta dunia usaha, peta jalan yang lahir dari Sarasehan MPR ini diharapkan menjadi tonggak sejarah kemandirian fiskal daerah menuju Indonesia Emas.