NADIKABAR.COM — Keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tantangan nyata bagi percepatan pembangunan di Indonesia. Menjawab persoalan tersebut, Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar Sarasehan Nasional MPR RI yang menjadi tonggak penting dalam melahirkan peta jalan penerbitan obligasi daerah.
Acara tersebut bertajuk 'Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'. Forum lintas sektor ini digelar selama dua hari, 18-19 November 2026, di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta.
Topik-topik yang dibahas yaitu penguatan payung hukum di parlemen, pemetaan kelayakan kredit pemerintah daerah, dukungan likuiditas otoritas moneter dan pengawas keuangan, hingga terobosan pembiayaan gabungan (pool financing).
Dibuka dengan sentuhan kebudayaan Nusantara melalui persembahan Angklung Orchestra Indonesia (AOI), prosesi Paskibraka, serta Tembang Nusantara oleh Indonesia Youth Choir, sarasehan ini dihadiri jajaran tokoh nasional.
Sarasehan MPR RI dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPD RI Yoris Raweyai, para menteri dan wakil menteri, kepala daerah, regulator, pelaku pasar modal, hingga akademisi.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng dalam pembukaannya menegaskan bahwa pembangunan 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi dengan total 280 juta penduduk tidak mungkin terus bertumpu pada APBN.
Mekeng menilai instrumen obligasi daerah (municipal bond) sudah mendesak untuk direalisasikan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam, Tiongkok, Malaysia, maupun Singapura.
Mekeng memaparkan bahwa di tingkat global, instrumen ini telah berhasil diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, China, Senegal, hingga Vietnam yang penerbitannya mencapai USD 1 miliar.
Dari 18 negara yang telah menerbitkan obligasi daerah, tingkat gagal bayar (default) tercatat hanya 0,1 persen karena skemanya melekat langsung pada proyek produktif berarus kas (cash flow), sehingga tidak membebani APBD maupun memotong Dana Alokasi Umum (DAU).
Sebagai langkah nyata, Fraksi Partai Golkar MPR RI menyerahkan Naskah Akademik Obligasi Daerah, yang disusun dari penjaringan aspirasi di sembilan provinsi selama satu tahun terakhir, kepada DPR RI, dengan serah terima simbolis antara Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir dan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati.
Regulasi mengenai obligasi daerah tersebut ditargetkan dapat rampung pada 2027. DPR RI berkomitmen mengawal naskah akademik tersebut melalui pembahasan bersama komisi terkait dan Badan Legislasi (Baleg).
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengungkapkan bahwa 70 hingga 80 persen postur APBD di Indonesia saat ini masih bergantung pada dana transfer pusat.
Menurut Sari, obligasi daerah memiliki tiga pilar strategis: mempercepat proyek publik produktif (capital expenditure driver) seperti rumah sakit, air minum, dan sentra logistik, memperdalam pasar keuangan, serta mendongkrak disiplin tata kelola pemerintah daerah (governance discipline).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti data bahwa rata-rata 65,12 persen APBD daerah masih bergantung pada transfer pusat.
Misbakhun mendorong agar RUU Obligasi Daerah disusun sebagai aturan khusus (lex specialis) yang mampu mengikat komitmen lintas periode kepemimpinan kepala daerah sekaligus mengharmonisasikan UU HKPD, UU Keuangan Negara, dan regulasi pasar modal.
Untuk mengatasi kendala aset publik yang tidak dapat disita saat terjadi gagal bayar, Misbakhun mengusulkan mekanisme penggabungan (bundling) antara fasilitas layanan publik (PSO) dan aset komersial daerah.
Urgensi sumber pembiayaan baru turut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Nufransa Wira Sakti. Menurutnya, secara nasional, rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyentuh 28,5 persen, ketergantungan pada transfer pusat masih 65 persen, dan porsi belanja modal hanya 16,2 persen.
Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri Nasrun mengingatkan bahwa sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 1 Tahun 2024, pemda wajib memenuhi syarat fiskal ketat.
Syarat tersebut termasuk batas maksimal utang 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya dan rasio kemampuan membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) minimal 2,5.
Dari perspektif kepala daerah, kebutuhan akan instrumen ini sangat dirasakan di lapangan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan bahwa modal utama penerbitan obligasi adalah kepercayaan publik yang dibangun lewat transparansi posisi kas dan realisasi belanja secara real-time, yang sekaligus akan menyehatkan tata kelola BUMD dan BLUD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memandang belanja daerah merupakan investasi layanan publik jangka panjang, sehingga perencanaan obligasi harus bervisi 10 hingga 20 tahun ke depan dan melibatkan partisipasi warga melalui Musrenbang.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, atau Melki, menyebut hampir 80 persen pembiayaan pemda di NTT masih bergantung pada pusat.
Melki mengajukan empat pilar ekosistem, yaitu kepastian proses, perlindungan fiskal, perlindungan investor, dan kesiapan daerah agar potensi besar daerahnya seperti PLTS hampir 300 gigawatt dan pelabuhan internasional jalur ALKI III dapat dibiayai sekaligus menarik pulang dana WNI dari luar negeri.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memaparkan penurunan tajam pendapatan transfer Kaltim dari Rp 9,86 triliun menjadi Rp 3,1 triliun (sekitar 69 persen), sehingga obligasi daerah dinilai krusial untuk mendanai proyek produktif seperti pembangkit listrik independen (IPP) dan penyediaan air minum.
Kabar optimistis datang dari Direktur Utama PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) Ignatius Girendroheru. Dari pemeringkatan awal secara mandiri (unsolicited), sebanyak 17 pemerintah provinsi di Indonesia telah masuk kategori investment grade atau layak investasi.
Rincian pemeringkatan daerah tersebut meliputi satu pemda berperingkat AA+, dua pemda AA, tiga pemda AA-, dua pemda A+, serta sisanya tersebar di peringkat A, A-, hingga BBB+.
Bahkan, dua pemerintah daerah telah memberikan mandat resmi (solicited) untuk penjajakan penerbitan. Ignatius menjelaskan proses pemeringkatan di PEFINDO hanya memakan waktu 30 hari apabila seluruh dokumen siap, asalkan pemda cermat membaca momentum suku bunga dan berfokus pada skema berbasis proyek (project-based bond).
Setelah tertahan sejak pertama kali diwacanakan pada 1992, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai momentum saat ini merupakan waktu terbaik seiring penguatan regulasi.
Melalui perluasan kewenangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BI kini diperbolehkan menerima surat berharga berkualitas selain SBN dan SRBI sebagai agunan transaksi repo perbankan.
Artinya, apabila perbankan membeli obligasi daerah berkualitas dan membutuhkan likuiditas, surat utang tersebut dapat di-repo-kan ke BI, bahkan berpotensi menjadi instrumen operasi moneter jika pasarnya kelak sudah likuid dan stabil.
Meski demikian, Destry mengingatkan pentingnya disiplin fiskal serta mendorong pemilihan project bonds yang memiliki arus kas komersial agar terhindar dari risiko gagal bayar seperti kasus Kota Detroit pada 2013.
Dari sisi pengawasan pasar modal, Kepala Departemen Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik OJK I Made Bagus Tirthayatra memastikan perlindungan investor publik menjadi prioritas utama.
Komitmen tersebut, menurutnya, ditunjukkan melalui kewajiban penyusunan prospektus, laporan keuangan auditan BPK, pemeringkatan, hingga pelaporan realisasi dana setiap enam bulan yang secara otomatis mendorong praktik good corporate governance (GCG) di birokrasi daerah.
Optimisme pasar turut diperkuat oleh Direktur Investment Banking PT Mandiri Sekuritas Juwita Lestari yang melihat aliran modal asing (foreign flow) di pasar obligasi domestik masih positif, serta Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya Prof. Dr. Didin Fatihudin yang menyoroti besarnya potensi investor milenial dan Gen-Z yang kini mendominasi 79-80 persen investor ritel digital.
Sebagai opsi komplementer sebelum menerbitkan obligasi, Direktur Utama Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menawarkan kredit sindikasi himpunan Bank Pembangunan Daerah (BPD) berkapasitas Rp 5-10 triliun (dari total aset Rp 1.100 triliun), serta mendorong adanya proyek percontohan.
Sarasehan MPR RI juga melahirkan gagasan terobosan untuk menjembatani daerah yang kesulitan menerbitkan surat utang secara mandiri. Anggota Badan Supervisi OJK Tito Sulistio mengusulkan skema pembiayaan gabungan (pool financing) dengan menggandeng Danantara.
Menurut Tito, melalui skema ini, proyek-proyek strategis dari berbagai daerah, seperti sektor pariwisata di Bali, jalan tol di Jakarta, hingga pembangkit listrik di Kalimantan Timur, dapat digabung menjadi satu penerbitan obligasi oleh Danantara.
Selain penggabungan proyek, Danantara yang menurut Tito memiliki kapasitas dana Rp 300-400 triliun diusulkan berperan dalam penjaminan kredit sebagian, penyediaan dana cadangan, dan dukungan likuiditas.
Tito juga mengusulkan status bebas pajak dan pencatatan di bursa agar penggunaan dana diaudit setiap tiga bulan di bawah pengawasan OJK.
Menanggapi hal itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menilai skema Danantara cukup baik bila dilakukan melalui private placement, sambil tetap mendorong masuknya modal segar (fresh money) dari investor eksternal.
Berbagai masukan kritis peserta, termasuk aspirasi mahasiswa mengenai penyesuaian syarat rasio keuangan (DSCR) bagi daerah kepulauan dan wilayah 3T, turut dicatat untuk penyempurnaan regulasi.
Menutup rangkaian forum dua hari tersebut, Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa penyusunan regulasi obligasi daerah telah menempuh setengah perjalanan dan kini berada di tangan DPR RI.
Dengan sinergi parlemen, pemerintah pusat dan daerah, regulator keuangan, serta dunia usaha, peta jalan yang lahir dari Sarasehan MPR ini diharapkan menjadi tonggak sejarah kemandirian fiskal daerah menuju Indonesia Emas.