"Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," ujar Rohmat.
Rohmat menjelaskan Kementerian Kehutanan memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, penguatan sumber daya manusia serta kapasitas pengelolaan, dan pengembangan proyek percontohan menjadi platform nasional.
Agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas, dengan pelaksanaan mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Partisipasi Satgas dalam COP31 menjadi puncak dari rangkaian diplomasi dan uji pasar strategis yang telah dilakukan Indonesia. Tahapan tersebut dimulai dari pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog bersama investor dalam London Climate Action Week.
Melalui Satgas tersebut, pemerintah melakukan konsultasi publik internasional terkait White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen ini memuat peta jalan strategis untuk membentuk wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle.
Konsultasi nasional telah dilakukan pada Senin (2/11) dengan melibatkan organisasi nonpemerintah (NGO), organisasi masyarakat sipil (CSO), pemerintah, korporasi, dan ahli konservasi yang memberikan masukan bagi penyusunan dokumen tersebut.
Wadah investasi tersebut dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber. Instrumen tersebut juga akan memperkuat insentif bagi kemandirian pendapatan di tingkat tapak taman nasional melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis lestari lainnya.
Dalam sesi panel strategis di COP31, Satgas Pembiayaan Inovatif Indonesia memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik terbaik global.
Mekanisme tersebut meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati atau Biodiversity Credit Framework yang didukung regulasi jangka panjang serta pendanaan permanen berbasis proyek atau Project Finance for Permanence (PFP) untuk mendanai portofolio taman nasional secara menyeluruh.
