NADIKABAR.COM — Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) usai pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan perusahaan tersebut.

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjamin keberlanjutan operasional perusahaan meskipun izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP seluas 338.536 hektare telah dicabut.

"Tidak akan ada PHK karena pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional, karena tentu saja pemerintah memikirkan keberlanjutan karyawan," kata Barita dalam keterangan diterima di Pekanbaru, Minggu.

Ia menjelaskan keberlanjutan operasional perusahaan akan ditindaklanjuti oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

Menurut ia, langkah tersebut dilakukan agar pencabutan izin tidak merugikan karyawan maupun masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan, tanpa mengabaikan penegakan regulasi di sektor kehutanan.