Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul.

PT RAPP juga menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.

"Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," bunyi pernyataan resmi perusahaan.

Sebelumnya, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, areal konsesi seluas 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.