Barita mengatakan Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga akan mengawasi pelaksanaan keputusan pemerintah, termasuk memastikan seluruh tahapan tindak lanjut berjalan sesuai ketentuan.

Selain keberlanjutan operasional, perusahaan juga tetap memiliki kewajiban melakukan pemulihan lingkungan dan memenuhi seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran di areal konsesi.

Sementara itu, PT RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.

Dalam tanggapan resminya, Tim Corporate Communication PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.

Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP diperkirakan mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.