NADIKABAR.COM — Pemerintah mengawasi operasional 10.070 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memastikan kelancaran serta identifikasi kendala saat menjalankan kegiatan usahanya. Angka ini naik dari sebelumnya yang hanya 107 KDKMP dalam pengawasan.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari mengatakan pemantauan ini difokuskan bagi koperasi yang bangunannya telah selesai, lengkap dengan sarana pendukung serta penempatan manajer. Dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai lintas kementerian.
"Mudah-mudahan nih kami kan dalam proses 10.070 yang harus dipantau. Nah, nanti kami 19 menteri dan wamen akan berkoordinasi lagi untuk melihat," ujar Destry dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Destry menjelaskan unit-unit usaha di bawah 10.070 titik koperasi tersebut sebenarnya sudah mulai berjalan dengan minimal memiliki enam jenis unit usaha.
KDKMP dirancang untuk mempunyai tujuh unit usaha, mulai dari simpan pinjam, gerai sembako, klinik, apotek, pengelolaan gudang atau cold storage, dan logistik desa.
Bahkan pemerintah juga telah menyediakan Posko Pemantauan untuk mengawasi kebutuhan serta kendala masing-masing KDKMP.
"Kami ada posko nih nanti setelah ini, ada posko untuk memantau kebutuhan masing-masing KDKMP itu berapa dan kendalanya di mana," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mematangkan persiapan operasionalisasi koperasi secara serentak pada 15 Oktober 2026. Rakor menyepakati percepatan pasokan barang subsidi bantuan pemerintah, rencana pemantauan serentak di 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan KDKMP.
Dalam rakor tersebut, Zulhas menegaskan bahwa pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi dipantau secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional.
"Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari ke depan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
