"Kita ingin para diplomat dapat menggunakan hak mereka untuk melakukan protes secara damai. Kita ingin pembahasan diplomatik yang sulit, yang sering kali dimulai dengan protes simbolis seperti meninggalkan ruangan untuk menarik perhatian pada persoalan yang telah mengakar dalam masyarakat," ujarnya.
Walk out memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah PBB. Arsip yang dilansir Reuters memperlihatkan aksi serupa sejak dekade awal organisasi tersebut berdiri.
Pada 1950, Duta Besar Uni Soviet Yakov Malik meninggalkan ruang Dewan Keamanan setelah delegasinya menolak keputusan yang baru diambil. Pada 1955, Menteri Luar Negeri Prancis Antoine Pinay dan delegasinya melakukan walk out ketika PBB membahas persoalan perang kemerdekaan Aljazair.
Pada 1956, delegasi Hungaria meninggalkan ruang sidang setelah Uni Soviet menginvasi Budapest. Kemudian pada 1964, diplomat dari sekitar 40 negara keluar dari ruangan saat Menteri Luar Negeri Afrika Selatan menyampaikan pembelaan terhadap sistem apartheid.
Aksi serupa kembali terjadi pada 2011 ketika delegasi AS, Prancis dan sejumlah negara lain meninggalkan ruangan saat Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menyampaikan pidato kontroversial. Pada 2022, walk out juga digunakan sebagai bentuk protes atas invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.
Dalam perkembangannya, walk out digunakan untuk merespons perang, invasi, sengketa diplomatik hingga persoalan legitimasi suatu negara.
