NADIKABAR.COM — Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) mengirimkan surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn terkait krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera, Papua, yang berdampak pada negara-negara tetangga.
Salinan surat tersebut dibagikan oleh Ketua SEMA UGM, Mesa Syafitra kepada wartawan pada Sabtu (17/10) siang.
Sema menjelaskan, dasar pengiriman surat itu tak lain adalah bencana karhutla yang telah berlangsung berbulan-bulan. Efeknya, mengganggu pendidikan anak-anak, mengancam kesehatan masyarakat, dan mamaksa warga memperjuangkan sendiri haknya atas udara bersih.
"Bahkan, masyarakat Kalimantan Barat telah menempuh gugatan perwakilan kelompok terhadap Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah pejabat terkait atas dugaan kelalaian dalam mencegah serta menangani karhutla," tulis Mesa dalam keterangannya.
Lanjut Sema, Pemerintah RI di situasi tersebut belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Katanya, tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia dan Singapura juga tidak dibahas dalam rapat bersama Presiden pada 12 Oktober 2026 lalu.
"Bagi kami, persoalannya bukan apakah pemerintah ingin terlihat mampu, melainkan apakah seluruh sumber daya yang tersedia telah digunakan untuk menyelamatkan rakyat," tuturnya.
Melalui surat ini, SEMA mendesak ASEAN untuk melakukan penilaian independen dan terbuka terhadap kepatuhan Indonesia pada ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.
Kedua, mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ketiga, mendorong pemerintah Indonesia menerima bantuan regional untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
