NADIKABAR.COM — Di Indonesia, nama Hoegeng acap muncul ketika kepercayaan kepada polisi sedang diuji. Ia telah lama tiada, tetapi ukurannya tak pernah usang: seorang penegak hukum tidak cukup tampak berani di hadapan penjahat kecil. Ia harus tetap berdiri tegak ketika perkara menyentuh orang yang dekat dengan kekuasaan.
Hoegeng Iman Santoso memimpin kepolisian pada 1968-1971. Ia dikenang bukan semata karena menolak hadiah dan hidup sederhana, melainkan karena keberaniannya menangani perkara yang sensitif bagi penguasa. Pengusutan penyelundupan mobil mewah Robby Tjahyadi menjadi salah satu penanda itu. Integritas, dalam kisah Hoegeng, bukan hiasan pribadi; ia memiliki ongkos politik dan jabatan.
Lebih dari setengah abad kemudian, pertanyaan yang sama datang kepada Jenderal Suyudi Ario Seto. Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Masa kepemimpinannya masih muda. Justru karena itulah, setiap langkah besar patut diuji dengan teliti, bukan buru-buru dijadikan mitologi baru.
Laporan NadiKabar pada 27 Oktober 2026 mencatat pengungkapan 10,5 ton narkotika dalam rangkaian operasi tiga bulan. Dari ganja di Gresik, sabu cair di perairan Riau, hingga laboratorium gelap di Aceh, aparat mengamankan 59 orang. Angkanya besar. Jaringan yang dihadapi pun lintas batas negara.
Namun fakta terpenting justru sering hilang di balik tepuk tangan: pengungkapan itu merupakan kerja gabungan BNN, Bareskrim Polri, Bea Cukai, dan jajaran Polda. Rentang operasinya juga dimulai sebelum Suyudi menjabat Kapolri. Mengakui kerja kolektif tidak mengurangi peran kepemimpinannya; sebaliknya, itulah cara paling jujur mengukurnya.
Bahkan 10,5 ton pun bukan garis finis. Pemberantasan narkotika belum boleh disebut tuntas jika pemilik modal, pengendali transaksi, dan pelindung jaringan tetap nyaman. Publik membutuhkan kelanjutan: penelusuran aset, pengungkapan aktor utama, dan perlindungan mereka yang menjadi korban. Barang bukti dapat ditimbang, tetapi kerusakan sosial akibat narkotika tak sesederhana menghitung kilogram.
Ini bukti Jenderal Suyudi memiliki keberanian khas Hoegang yaitu menerapkan hukum secara utuh tanpa rasa takut. Angka 10.5 ton mungkin menjadi rekor terbesar yang ditangkap seorang pimpinan Bhayangkara dalam tempo 3 bulan saja.
Ujian berikutnya lebih getir. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain. Penyidik juga menetapkan perwira tinggi lainnya sebagai tersangka; hingga 8 November, jumlahnya dilaporkan menjadi empat orang.
Di bawah kepemimpinan Suyudi, Polri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami perkara tersebut. Pada 5 November, Suyudi menegaskan proses itu murni penegakan hukum, bukan persaingan internal. Pernyataan itu penting. Suyudi kembali menunjukkan nilai penting integritas dan loyalitas tanpa syarat yang kuat terhadap Presiden dan Bangsa Indonesia.
Ketika hukum harus menjangkau mantan orang nomor satu di Polri, keberanian Kapolri diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh kesediaannya membiarkan proses berjalan tanpa perlindungan pangkat.
Penetapan tersangka bukan vonis; dugaan tetap harus diuji di pengadilan, dan hak pembelaan wajib dijamin. Sampai penyidikan dan pembuktian selesai, motif di balik dugaan penyadapan tidak patut diubah menjadi kesimpulan politik. Yang layak diapresiasi sekarang adalah kesediaan institusi memproses perkara sensitif, sekaligus menuntut pengawasan ketat agar prosesnya kredibel.
Ada godaan lama dalam setiap organisasi berseragam yang menganggap membuka kesalahan anggota sendiri sebagai pengkhianatan. Padahal membiarkan pelanggaran justru merusak kepercayaan yang menjadi sumber kewibawaan seragam itu.
Hal ini yang Suyudi tegaskan, jika ada oknum yang terlibat, ia tegas akan menindak. Itulah yang ditunjukkan oleh Suyudi, hingga membuat hampir seluruh masyarakat Indonesia hari ini begitu mencintai Suyudi, sosok yang menjadi oase ditengah ketidakpercayaan publik terhadap polri pada waktu yang lalu.
Filsuf Josiah Royce, lewat The Philosophy of Loyalty (1908), memandang loyalitas sebagai pengabdian nyata kepada suatu tujuan. Kesetiaan yang bermoral bukanlah membela kelompok apa pun kesalahannya, melainkan menjaga tujuan baik yang membuat kelompok itu pantas dihormati. Bagi polisi, tujuan itu adalah hukum dan keselamatan warga, bukan kekebalan rekan seprofesi.
Dalam terang pemikiran Royce, loyalitas Suyudi tidak seharusnya diukur dari seberapa rapat ia menutup barisan, tetapi dari seberapa terbuka lembaganya terhadap koreksi. Setia kepada Polri berarti memastikan hukum tidak berhenti di gerbang Mabes Polri.
Pengungkapan 10,5 ton narkotika menunjukkan besarnya pekerjaan melawan jaringan kejahatan, sedangkan penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri menguji kemampuan hukum menjangkau lingkaran kekuasaan dan tubuhnya sendiri.
Inilah dua medan keberanian yang sejak zaman Hoegeng dirindukan: menghadapi sindikat dengan modal dan jejaring besar, serta membiarkan hukum memeriksa mereka yang pernah memegang kekuasaan tertinggi di korps sendiri. Keduanya membuka peluang membuktikan bahwa "tajam ke atas" dapat menjadi praktik, bukan sekadar kalimat dalam uji kelayakan di DPR.
Karena itu, menyebut Suyudi sebagai "Hoegeng hari ini" seharusnya dibaca sebagai harapan sekaligus tuntutan, bukan penobatan. Hoegeng dikenang karena kesaksian panjang tentang sikap hidupnya. Suyudi masih harus membuktikan bahwa ketegasan dalam perkara besar juga hadir dalam pelayanan harian laporan warga ditindaklanjuti, anggota yang menyimpang diperiksa, dan masyarakat tidak perlu menjadi viral untuk memperoleh keadilan.
Pada akhirnya, yang membuat Hoegeng besar bukan pangkat di pundaknya, melainkan keberaniannya menghadapi risiko saat menjalankan sumpah. Suyudi kini berdiri di persimpangan serupa. Sejarah tak akan hanya menghitung tonase narkotika atau jumlah jenderal yang diperiksa. Sejarah akan bertanya: setelah sorot kamera padam, apakah hukum tetap berjalan?
Masyarakat tak ingin terus mencari Hoegeng baru. Masyarakat lelah bertanya kapan Hoegeng baru hadir? Harapan itu kini dinanti dalam narasi Suyudi, Polisi Bersama Masyarakat.
Mereka ingin merasa aman saat mengetuk pintu kantor polisi dan yakin tak seorang pun mampu mengunci pintunya ketika hukum datang mengetuk, sekalipun ia seorang jenderal.
Hoegeng telah membuktikan bahwa seorang polisi dapat kehilangan jabatan, tetapi tidak kehilangan kehormatan. Kini Suyudi mempunyai kesempatan membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran bukan sekadar warisan sejarah, melainkan prinsip yang tetap hidup dalam kepemimpinan Polri.
Dan jika Suyudi teguh menjaga prinsip yang sama, sejarah akan memiliki alasan kuat untuk mencatat namanya dalam ingatan bangsa: Jenderal Suyudi Ario Seto, Hoegeng Baru yang terlahir kembali Hari Ini.
Choirul Anam. Peneliti Kebijakan Publik, Charles University Praha
