Nailul menekankan tanpa persiapan infrastruktur dan regulasi yang memadai, manfaat DEFA berisiko lebih banyak dinikmati negara yang memiliki kesiapan ekosistem digital lebih tinggi, seperti Singapura.

"Maka Indonesia harus membuat aturan main terkait dengan DEFA dan digital ekonomi yang membawa manfaat optimal bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha digital dalam negeri," ucapnya.

Diketahui, Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN lainnya telah menandatangani DEFA di Manila, Filipina, Sabtu (14/11). Penandatanganan dilakukan oleh Indonesia bersama 10 negara anggota ASEAN dalam rangkaian Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council).

Pemerintah Indonesia mengoptimalkan implementasi ASEAN DEFA sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2028/2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kesepakatan ekonomi digital ASEAN membuka peluang untuk memperluas perdagangan digital dan meningkatkan transaksi lintas negara. Langkah ini juga memperkuat partisipasi pelaku usaha nasional dalam ekosistem digital kawasan.

"Perjanjian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan," pungkas Airlangga.