NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahyudin mengaku pihaknya siap membela Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jika nantinya diuji di Mahkamah Konstitusi.

Daeng Wahyudin, dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, menyebut undang-undang yang disetujui DPR pada Oktober lalu itu merupakan regulasi yang progresif, revolusioner, dan mengakomodasi buruh.

"Beberapa pihak terkait kita sudah warning, apabila ada pihak-pihak yang melakukan judicial review (uji materi) ke MK terkait dengan ini maka kami, minimal KBMI, akan menjadi pihak intervensi untuk membela undang-undang ini, tentunya teman-teman juga bisa bersepakat dengan kita," katanya.

Dia mengapresiasi DPR karena dinilai telah melibatkan serikat buruh dalam penyusunan undang-undang dimaksud.