Dalam pertemuan itu, perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berdialog dengan Wakil Ketua DPR RI masing-masing Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui regulasi baru itu pada Selasa (6/10).

Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.