NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahyudin mengaku pihaknya siap membela Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jika nantinya diuji di Mahkamah Konstitusi.

Daeng Wahyudin, dalam pertemuan dengan pimpinan parlemen di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, menyebut undang-undang yang disetujui DPR pada Oktober lalu itu merupakan regulasi yang progresif, revolusioner, dan mengakomodasi buruh.

"Beberapa pihak terkait kita sudah warning, apabila ada pihak-pihak yang melakukan judicial review (uji materi) ke MK terkait dengan ini maka kami, minimal KBMI, akan menjadi pihak intervensi untuk membela undang-undang ini, tentunya teman-teman juga bisa bersepakat dengan kita," katanya.

Dia mengapresiasi DPR karena dinilai telah melibatkan serikat buruh dalam penyusunan undang-undang dimaksud.

Setelah resmi berlaku, lanjut dia, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah mulai digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno mengingatkan DPR untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengawasan itu diharapkan tetap melibatkan serikat buruh.

"Terutama karena di undang-undang ini masih banyak yang direkomendasikan itu dalam bentuk PP (peraturan pemerintah), bisa jadi permen (peraturan menteri), dan itu saya pikir perlu dikawal secara ketat, dan lagi-lagi memang harus melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, perwakilan serikat buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berdialog dengan Wakil Ketua DPR RI masing-masing Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui regulasi baru itu pada Selasa (6/10).

Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.