Setelah resmi berlaku, lanjut dia, Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sudah mulai digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tenaga kerja.

Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno mengingatkan DPR untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengawasan itu diharapkan tetap melibatkan serikat buruh.

"Terutama karena di undang-undang ini masih banyak yang direkomendasikan itu dalam bentuk PP (peraturan pemerintah), bisa jadi permen (peraturan menteri), dan itu saya pikir perlu dikawal secara ketat, dan lagi-lagi memang harus melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh," ujarnya.