NADIKABAR.COM — Harga pangan diperkirakan melonjak pada semester I 2027 alias pertengahan tahun depan gara-gara fenomena El Nino.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyebut lonjakan harga-harga pangan terjadi seiring puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada November 2026, sehingga berpotensi menambah tekanan inflasi di Indonesia.
Josua mengatakan tekanan harga energi dan inflasi global juga perlu diwaspadai karena berpotensi membatasi ruang pelonggaran kebijakan moneter. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting untuk merespons tekanan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
"Puncak El Nino diperkirakan baru akan terjadi pada November. Artinya, harga pangan akan naik pada suatu waktu di semester pertama tahun depan," kata Josua dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2026 di Jakarta, Kamis (22/10).
Ia juga menyoroti tekanan harga energi yang dinilai belum sepenuhnya terkendali. Menurutnya, perkembangan harga energi dan inflasi global dapat memengaruhi kondisi ekonomi domestik, termasuk melalui gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Indonesia.
"Kita melihat saudara-saudara kita di beberapa wilayah di Indonesia mulai mengalami krisis BBM. Ini berarti tekanan inflasi memang belum berhasil diredam," ujarnya.
Josua menilai tekanan dari harga energi dan pangan perlu diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan. Dengan risiko inflasi yang masih membayangi, ruang untuk melonggarkan kebijakan moneter diperkirakan semakin terbatas.
"Karena itu, kita perlu memahami sejak awal bahwa ruang untuk pelonggaran kebijakan akan semakin terbatas," kata Josua.
Ia menambahkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter perlu diperkuat agar pemerintah dapat merespons perubahan tekanan inflasi secara tepat.
"Ketika tekanan dari Selat Hormuz atau Timur Tengah mulai mereda dan inflasi melandai, saatnya kebijakan fiskal mendorong perekonomian, dalam arti diarahkan kepada dunia usaha yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Josua, belanja pemerintah perlu diarahkan kepada sektor usaha yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki produktivitas tinggi.
"Proyek-proyek yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan usaha yang lebih produktif perlu menjadi prioritas. Karena itu, skala prioritas sangat penting," ucapnya.
