Tahun lalu, daam UNGA ke-80 Presiden Prabowo menyampaikan pidato 19 menit. Dalam pidatonya ia menyebut solidaritas, kemanusiaan, dan perdamaian antar bangsa. Ia pun turut menyinggung pentingnya negara-negara mengakui kedaulatan Palestina dan two state solution, "Indonesia akan memastikan keamanan Israel jika Israel mengakui kedaulatan Palestina." Setelah UNGA, Prabowo pun bergabung dengan 8 negara lainnya dalam rencana perdamaian Gaza yang digagas Presiden AS, Donald Trump, dalam Board of Peace.
Dalam rangkaian pertemuan ini UNGA ke-81 tahun ini, Menlu RI beserta delegasi dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan atau agenda kegiatan, termasuk General Debate. "Pesan utama Indonesia dalam debat tersebut adalah pentingnya penguatan ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global," jelas Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang, com dan the Jakarta Post.
Dibandingkan tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, ada yang sudah berpengalaman, yakni Mahmud Abbas, Presiden Palestina yang menjabat sejak 2005 ini telah lama menjadi sosok yang rutin hadir di Sidang Umum PBB, hingga masa jabatan kedua Donald Trump. Pemerintahan Trump menolak untuk memberikan visa diplomatik kepada Abbas tahun lalu dan tahun ini.
Sebenarnya, AS telah berkomitmen dalam Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947 untuk memungkinkan perwakilan asing mengakses markas besar PBB. Presiden Iran Masoud Pezeschkian pun dapat berpidato di New York, meskipun AS baru-baru ini membombardir negaranya.
Dalam kasus Palestina, Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyebut bahwa sanksi akan diperpanjang, "bagi anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Otonomi Palestina".
Meskipun demikian, Abbas berencana melakukan hal yang sama seperti tahun lalu untuk menyampaikan pesan melalui video kepada para kepala negara dan pemerintahan yang berkumpul di auditorium sidang tersebut.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman