NADIKABAR.COM — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pembangunan underpass Cimahi di Jl. Gatot Subroto, tepatnya di persilangan dengan rel kereta api Cimahi, Senin (12/10). Saat sidak, KDM berdialog langsung dengan para pekerja konstruksi dan menanyakan upah yang mereka terima.

Beberapa pekerja tampak ragu untuk menyebutkan nominalnya. Namun, KDM meminta mereka untuk menyampaikan besaran upah tersebut secara terbuka.

"Upah itu tidak boleh dikurangi, harus sesuai kontrak kerja, kalau Rp140.000 ya Rp140.000, jangan kurang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Dari sidak tersebut, terungkap besaran upah pekerja, mulai dari mandor hingga laden atau pembantu tukang. Mandor seharusnya menerima upah Rp130.000 per hari, tukang Rp140.000, dan laden Rp120.000. Sementara itu, pekerja bagian pengelasan baja menerima upah berbeda, dengan rata-rata Rp 150.000 per hari.

Berdasarkan hasil dialog langsung dengan para pekerja, KDM menemukan upah yang mereka terima berkurang sekitar Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per orang per hari. Selain menanyakan upah, KDM juga memastikan para pekerja diasuransikan.

"Ini harus diasuransikan ketenagakerjaan, tidak boleh tidak, tegasnya kepada kepala proyek dari Pemprov Jabar," tegasnya.

Sebelumnya, ada dialog dengan para pekerja dan mereka ada yang mengaku belum mendapatkan asuransi. Namun, pimpinan proyek menyampaikan bahwa para pekerja telah diminta menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) sejak awal bekerja untuk keperluan asuransi ketenagakerjaan.

Saat sidak di lapangan, KDM didampingi oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana dan beberapa pejabat Kodim Cimahi. KDM menawarkan penambahan anggaran proyek underpass Gatot Subroto dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp 12 miliar kepada Ngatiyana.

"Mangga tah Pak Wali, bilih bade nambihan, 12 miliar," katanya.

Ngatiyana lalu menyampaikan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemprov Jabar terkait anggaran underpass Gatot Subroto. Untuk pembangunan Underpass Gatot Subroto Kota Cimahi, Pemprov Jabar mengeluarkan anggaran Rp126 miliar dari APBD Jabar murni 2026.