Silat Pendapat Lutfi vs Dino soal Singapura hingga Karhutla

NADIKABAR.COM — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal berbeda pandangan dalam menyikapi hubungan Indonesia dengan Singapura di tengah polemik pasar modal dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Lutfi menuding Singapura memiliki kepentingan di balik tekanan terhadap pasar saham Indonesia dan mengkritik penanganan perusahaan yang diduga terkait karhutla. Sementara itu, Dino menilai tudingan konspirasi terhadap Singapura tidak masuk akal dan mengingatkan pemerintah agar tetap mengedepankan diplomasi.

Perbedaan pandangan kedua mantan pejabat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengemuka setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia.

Di saat bersamaan, Singapura mengumumkan rencana mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan kebakaran lahan penyebab kabut asap lintas negara.

Lutfi merespons kedua persoalan tersebut dengan mengkritik langkah Singapura. Ia juga menyoroti keterlibatan perusahaan lintas negara dalam industri sawit dan pembagian keuntungan ekonomi serta risiko lingkungan.

Sebaliknya, Dino meminta publik tidak buru-buru melihat Singapura sebagai pihak yang berupaya menjatuhkan Indonesia.

Singapura dan MSCILutfi menuding Singapura berupaya menekan pasar modal Indonesia melalui MSCI, lembaga penyedia indeks saham global. Ia menduga ancaman perubahan klasifikasi Indonesia dari emerging market atau pasar berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri dapat memicu penurunan harga saham domestik.

Menurut Lutfi, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan investor asing untuk kembali membeli saham Indonesia dengan harga lebih murah. Ia turut menyebut perusahaan investasi milik Singapura, Temasek dan GIC, sebagai pihak yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap MSCI.

"Lalu, kenapa Singapura lewat institusi raksasa mereka seperti Temasek dan GIC yang punya pengaruh besar di MSCI begitu ngotot menekan Indonesia?" kata Lutfi dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Senin (19/10).

Lutfi juga mengaku memperoleh informasi bahwa seorang petinggi GIC bernama Rachel Goh menekan MSCI agar menurunkan status pasar modal Indonesia. Namun, klaim mengenai keterlibatan Singapura maupun pihak-pihak yang disebut Lutfi tersebut belum terverifikasi secara independen.

MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia. Dalam pengumumannya, MSCI menyebut masukan pelaku pasar mengenai ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya dampak reformasi pasar modal secara konsisten.

MSCI menjadwalkan keputusan final paling lambat 30 Juni 2027. Pengumuman tersebut tidak memuat bukti yang mengonfirmasi tudingan Lutfi mengenai adanya tekanan dari Singapura.

Menanggapi tudingan itu, Dino menilai anggapan bahwa Singapura berkonspirasi untuk menjatuhkan pasar modal Indonesia, menyabotase MSCI, atau mengambil alih aset Indonesia melalui aksi jual murah saham tidak masuk akal.

Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu mengatakan hubungan Indonesia dan Singapura telah lama dibangun melalui kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, dan penanganan berbagai krisis.

"Itu adalah pandangan tidak masuk akal dan jauh dari realita yang sebenarnya. Mengapa? Karena Singapura merupakan negara tetangga yang memiliki goodwill, trust dan track record kerjasama yang sudah lama teruji oleh Indonesia," ujar Dino melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (22/10).

Menurut Dino, Singapura juga berkepentingan terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Gejolak di Indonesia, kata dia, berpotensi turut berdampak pada negara tetangga tersebut.

Ia mengingatkan agar hubungan kedua negara tidak dibangun atas dasar kecurigaan tanpa bukti. Dino menilai tuduhan konspirasi justru bertentangan dengan kepentingan menjaga kerja sama regional.

"Hukumnya tabu dan haram bagi elit politik Singapura untuk berkonspirasi mencelakai Indonesia. Sebagaimana juga tabu dan haram bagi Indonesia untuk mencelakai Singapura," tegasnya.

KarhutlaPerbedaan pandangan keduanya juga terlihat dalam merespons kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap hingga ke Singapura dan Malaysia. Lutfi mengkritik langkah Singapura yang berencana mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.

Pemerintah Singapura menyatakan akan mengeluarkan preventive notice kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Surat itu meminta mereka mengerahkan tim pemadam kebakaran, menghentikan aktivitas pembakaran atau tindakan yang dapat memicu kebakaran baru, serta menyerahkan rencana aksi kepada Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu mengatakan investigasi pemerintahnya menunjukkan sebagian kabut asap yang dialami Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia. Singapura juga menyatakan denda atau tuntutan hukum dapat menjadi opsi untuk memastikan kepatuhan perusahaan.

Lutfi menilai surat peringatan saja tidak cukup. Ia mendesak Singapura menindak perusahaan yang dinilai bertanggung jawab, termasuk jika kantor pusat atau perusahaan induknya berada di negara tersebut.

"Apakah Pemerintah Singapura hanya berani menulis surat untuk menyenangkan pemilih dan donatur mereka?" kata Lutfi dalam unggahan di Instagram, Selasa (20/10).

Ia menyoroti pola bisnis perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, tetapi memiliki perusahaan induk atau tercatat di bursa Singapura. Menurut Lutfi, struktur bisnis tersebut membuat Indonesia menanggung risiko lingkungan, sedangkan sebagian keuntungan dan penerimaan pajak justru dinikmati negara lain.

"Indonesia yang kebagian asap, rusak lingkungan dan buruk namanya, sementara Singapura yang mengantongi keuntungannya," ujar Lutfi.

Lutfi juga menuding praktik perdagangan antarpihak terafiliasi atau transfer pricing dapat digunakan untuk menggeser keuntungan ke luar negeri dan menekan pembayaran pajak di Indonesia. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan terhadap perusahaan dan jaringan bisnisnya.

Ia pun meminta Singapura tidak berhenti pada surat peringatan, melainkan menggunakan hukum yang berlaku di negaranya untuk memeriksa perusahaan yang berkantor pusat di sana.

"Jangan hanya menulis surat, jangan hanya mengirim peringatan ke Jakarta, geledah kantor mereka di Singapura pakai hukum Singapura. Kalau mau tegas, jangan hanya tegas ke orang kecil, tapi ke semua orang," kata Lutfi.

Di sisi lain, Lutfi juga menolak jika persoalan karhutla digunakan untuk menyudutkan Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai pertanggungjawaban harus diarahkan kepada perusahaan yang terbukti terlibat, tanpa memandang negara asalnya.

Lutfi juga mengkritik seruan politikus Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang meminta negara-negara ASEAN memberikan tekanan diplomatik kepada Indonesia terkait kabut asap. Syed Saddiq bahkan menyerukan agar Indonesia diperlakukan sebagai negara yang dikucilkan di kawasan.

Lutfi menilai seruan tersebut mengabaikan keterlibatan perusahaan lintas negara dalam industri sawit. Menurut dia, sejumlah kelompok usaha Malaysia memiliki konsesi perkebunan di Indonesia, sementara pengolahan minyak sawit dan sebagian keuntungan bisnis dilakukan di luar negeri.

Ia menyebut kelompok usaha Malaysia menguasai hingga 3,4 juta hektare konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun, angka tersebut merupakan klaim Lutfi dalam unggahannya dan tidak disertai data independen dalam materi yang tersedia.

Lutfi juga menyoroti pola perdagangan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia ke kilang pengolahan di Malaysia dan Eropa. Menurut dia, pola tersebut membuat Indonesia menanggung risiko lingkungan dari perkebunan, sementara nilai tambah produk olahan dinikmati perusahaan di luar negeri.

"Jika sebuah perusahaan, baik Indonesia maupun Malaysia, bertanggung jawab atas kebakaran, tuntut perusahaan itu. Namun, jangan menghina seluruh bangsa dan jangan pernah menyebut Indonesia sebagai negara yang dikucilkan," tulis Lutfi.

Ia turut menyinggung tiga persoalan yang menurutnya perlu diperhitungkan dalam perdebatan karhutla, yakni perdagangan CPO dan hilirisasi sawit, dugaan pelanggaran hak pekerja di perusahaan Malaysia, serta temuan titik api di konsesi perusahaan Malaysia yang beroperasi di Indonesia.

Lutfi menyebut laporan Oktober 2026 mencatat titik api di konsesi sejumlah perusahaan. Ia juga menyinggung perusahaan Malaysia yang pernah menjadi sorotan terkait dugaan kerja paksa dan pekerja anak dalam rantai pasok sawit. Klaim dan rujukan tersebut perlu dilihat sesuai temuan serta konteks masing-masing laporan.

Menurut Lutfi, persoalan lingkungan tidak semestinya dibebankan kepada seluruh warga Indonesia, tetapi harus ditelusuri hingga ke perusahaan, pemilik konsesi, dan rantai pasok yang terlibat.

"Jika kita benar-benar menginginkan akuntabilitas, mari periksa korporasinya dan telusuri rantai pasoknya dari hulu hingga ke meja direksi," ujarnya.

Berbeda dengan Lutfi yang menyoroti kepentingan ekonomi perusahaan lintas negara dan mendesak tindakan tegas, Dino memandang persoalan kabut asap sebagai ujian bagi diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dino, Indonesia perlu menunjukkan kemampuan menjaga hubungan baik dengan negara tetangga meskipun tengah menghadapi persoalan yang berpotensi memicu ketegangan. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan lintas batas perlu dilakukan tanpa merusak hubungan regional.

"Bagaimana Indonesia bisa terus bertetangga dengan baik dalam situasi sulit dan bagaimana Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai pemimpin natural di kawasan Asia Tenggara bisa menangani krisis asap ini dengan cara yang semakin mengukuhkan kebesaran Indonesia bukan kekerdilan," ujar Dino.

Ia mencontohkan penanganan tsunami Aceh dan Nias pada 2004. Saat itu, menurut Dino, Indonesia mampu memimpin penanganan bencana dengan melibatkan bantuan dari negara tetangga dan komunitas internasional.

Dino menilai pengalaman tersebut menunjukkan bahwa krisis dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama dan kepercayaan internasional, bukan justru memperuncing pertentangan.

Di tengah polemik karhutla, ia juga menekankan bahwa Indonesia perlu menjaga kepentingan nasional tanpa memandang negara tetangga sebagai lawan. Baginya, persoalan perusahaan yang diduga terkait kebakaran harus ditangani, tetapi langkah itu perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan hubungan diplomatik.

"Sejuta kawan terlalu sedikit, satu lawan musuh terlalu banyak," ujar Dino, mengutip pepatah yang menurutnya relevan dengan situasi saat ini.

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan eks Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal berbeda pandangan dalam menyikapi hubungan Indonesia dengan Singapura di tengah polemik pasar modal dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).