NADIKABAR.COM — Mantan Wamen Imipas Silmy Karim mengatakan pungutan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) sudah ada sebelum tahun 2018. Silmy mengatakan keterangan itu disampaikan oleh Anggota Tim Izin Tinggal Tetap Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-2025, Yohanes Sri Windarto saat menjadi saksi di persidangan.
"Jadi di situ salah satu yang saya catat adalah sudah berlangsung dari sebelum 2018 bahkan," kata Silmy Karim usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Silmy membantah memberikan perintah terkait pungutan tidak resmi tersebut. Dia mengaku sengaja meluncurkan Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina) untuk menghindari pertemuan antara petugas dan pengurus izin tinggal.
"Nah, saya menghentikan dan saya ada buktinya bahwa bukan hanya Molina, bahkan ada surat edaran ya, di tahun 2024 ya. Jadi tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, ya, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan, gitu. Dan di situ jelas sekali bahwa Molina yang saya luncurkan itu adalah untuk menghindari antara pertemuan petugas ya, dengan pemohon. Nah, ini kan salah satu prinsip yang paling penting yang tadi saya dapat," tuturnya.
Silmy merasa dikriminalisasi. Dia mengatakan baru mengetahui terkait praktik pungutan tidak resmi yang disebutkan Yohanes sudah ada sebelum 2018 dari persidangan.
"Terus kemudian juga, ya kembali lagi, ini kasus kriminalisasi yang dimulai dengan OTT palsu. Mungkin nanti bisa digali bagaimana proses OTT-nya supaya masyarakat tahu, gitu. Dan kemudian ujungnya menarik saya ke dalam proses menjadi terdakwa," ujarnya.
Pengacara Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir mengatakan keterangan saksi juga menyebutkan bahwa penerimaan uang tidak resmi pengurusan izin tinggal WNA merupakan kesepakatan antara biro jasa dengan petugas. Dia mengatakan Silmy yang menginisiasi Permenkumham terkait pengurusan perizinan keimigrasian lewat aplikasi atau secara daring.
"Sehingga dengan aplikasi tersebut dihindarkan pertemuan langsung dan semua kepengurusan bisa dilakukan melalui online. Nah, oleh karena itu sejak keputusan tersebut sebenarnya tidak lagi diperlukan biro jasa. Setiap orang bisa melakukan upload secara sistem dari mana pun berada," kata Dodi.
"Nah, tetapi kemudian tadi dari keterangan saksi, memang praktik itu sudah berjalan, ya itu berjalan seperti itu aja. Nah, dengan demikian maka tidak bisa ditarik adanya kesengajaan daripada Pak Silmy ya, di dalam peristiwa yang sudah terjadi sebelum 2018," tambahnya.
Dodi mengklaim Silmy menghalangi indikasi penerimaan uang pengurusan izin tinggal tersebut dengan mengubah proses pengurusan dari sistem manual ke elektronik tanpa harus lewat biro jasa. Dia mempertanyakan mengapa kliennya dijadikan terdakwa dalam perkara ini.
"Jadi bisa langsung dia masuk ke aplikasi, dia upload semua dokumennya, dan kemudian dia bayar PNBP, selesai. Tidak ada ancaman, tadi kan udah dikatakan tidak ada ancaman overstay, tidak ada apa namanya, ancaman tenggat waktu. Karena maksimum berdasarkan sistem 5 hari pada saat setelah Pak Silmy. Nah, kalau memang sebelum Pak Silmy menjabat, itu tidak bisa kita nilai, ya. Nah, jadi artinya sekarang pertanyaan besar, motif apa kenapa Pak Silmy dijadikan terdakwa?" ujarnya.
Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.
Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).
Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.
Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.
"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.
Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.
"Telah melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi, yaitu Terdakwa Silmy Karim baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp 2.560.000.000 dan berupa saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama terdakwa Silmy Karim dengan nilai sebesar Rp 31.381.119.000," kata jaksa.