NADIKABAR.COM — Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim merespons putusan hakim yang menolak eksepsinya dalam kasus pemerasan dan gratifikasi.
Silmy Karim menilai perkara yang menjeratnya sebagai kriminalisasi. Menurutnya, tidak mungkin seorang wamen melakukan pemerasan.
"Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan," kata Silmy dalam keterangan tertulis, Kamis (12/116.
Namun ia menyatakan siap menerima putusan sela dan meluruskan semua tuduhan di pokok perkara.
"Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara," kata Silmy.
Silmy menolak tuduhan dirinya memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan.
Ia mengatakan aplikasi Molina dibuat untuk menghindarkan pertemuan langsung antara pemohon dan petugas, sehingga pemohon dapat dilayani secara daring dari mana pun, di Indonesia maupun luar negeri.
Menurutnya, surat dakwaan mengakui aplikasi Molina bertujuan mencegah biaya di luar penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan," ujarnya.
Silmy mengatakan digitalisasi imigrasi sebagai contoh nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan jutaan pemohon.
Selain Molina, ia memaparkan perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, perluasan layanan paspor elektronik dari 52 menjadi seluruh 126 kantor imigrasi, dan penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.
"Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan, malah dikriminalisasi," ujarnya.
Majelis hakim hari ini membacakan putusan sela atas eksepsi Silmy. Majelis menolak eksepsi seluruhnya, menyatakan surat dakwaan sah, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.
Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar.
Tindakan itu dilakukan Silmy bersama Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.
Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.
Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.
