NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendukung usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak segera diproses. Menurutnya, pembaruan regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan perlindungan anak yang semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, perundungan, eksploitasi, hingga kekerasan di ruang digital.

"Pola kekerasan terhadap anak terus berkembang, menuntut negara untuk terus memperkuat instrumen hukum dan sistem perlindungan. Apalagi, saat ini anak-anak menghadapi berbagai risiko yang tidak hanya muncul di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga melalui media sosial dan ruang digital," kata Singgih saat dihubungi, Minggu (22/11/2026).

Ia menegaskan Komisi VIII DPR RI mendukung upaya penguatan regulasi perlindungan anak, karena persoalan yang dihadapi anak-anak semakin kompleks. Perundungan, kekerasan seksual, eksploitasi, hingga cyberbullying membutuhkan penanganan yang komprehensif dan tidak cukup hanya mengandalkan aturan yang ada.

Singgih juga menekankan, perlindungan anak tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah terjadi kekerasan. Regulasi yang diperbarui juga harus memperkuat aspek pencegahan, mekanisme pelaporan, pendampingan korban, pemulihan psikologis, serta jaminan agar anak tidak kembali menjadi korban.

"Jangan sampai negara baru hadir setelah anak menjadi korban. Kita membutuhkan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal, memberikan perlindungan ketika terjadi kasus, sekaligus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan," tegasnya.

Terkait tindak lanjut usulan tersebut, Singgih menjelaskan bahwa revisi UU Perlindungan Anak sebenarnya telah tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Dalam daftar Prolegnas DPR RI, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tercatat berada pada tahap penyusunan oleh DPR. Karena itu, menurut Singgih, dorongan pimpinan DPR agar proses revisi dipercepat menjadi momentum untuk mengakselerasi tahapan legislasi, termasuk penyiapan naskah akademik dan rancangan undang-undang serta pelibatan masyarakat dalam pembahasannya.

"Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana. RUU Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak sudah masuk dalam Prolegnas dan tercatat dalam tahap penyusunan. Sekarang yang perlu didorong adalah bagaimana proses tersebut berjalan secara terukur, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan," jelasnya.

Singgih juga menyambut baik dorongan agar sekolah, organisasi siswa, keluarga korban, serta lembaga perlindungan anak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar aturan yang dihasilkan tidak hanya baik secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.

"Masukan dari anak-anak sendiri harus didengar. Kita perlu mengetahui apa yang mereka alami, apa yang membuat mereka tidak aman, dan perlindungan seperti apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai undang-undang dibuat tanpa mendengarkan suara anak sebagai pihak yang paling berkepentingan," katanya.

Selain revisi UU Perlindungan Anak, Singgih menilai penguatan sistem peradilan pidana anak juga perlu menjadi perhatian. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperberat hukuman atau menambah pasal. Yang paling penting adalah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan hidup tanpa kekerasan. Negara harus memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya karena menjadi korban kekerasan maupun perundungan," pungkas Singgih.

Sebelumnya, Dasco menyoroti maraknya kasus perundungan anak secara fisik dan siber di Indonesia. Dia berjanji mendorong revisi UU Perlindungan Anak segera diproses.

"ADK Movement hari ini temanya adalah 'Bersama Melawan Kekerasan Anak'. Harus lebih dari sekadar kalimat pada spanduk. Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong. Oleh karena itu kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk sesegera mungkin kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak," ujar Dasco dalam acara Peringatan Hari Anak Internasional yang diinisiasi oleh ADK (Ahmad Doli Kurnia) Movement di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11).

Dasco mengatakan DPR mendukung anggaran untuk perlindungan anak. Dasco menekankan DPR akan berjuang untuk memprioritaskan hal tersebut.

"Dan kami akan fight, kami akan berjuang memperjuangkan aspirasi ini bahkan kepada Bapak Presiden untuk tambahan anggaran soal direktorat perlindungan ini," ucap dia.

Dasco menyebut kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi secara fisik. Perundungan terhadap anak juga terjadi lewat media sosial atau siber.

"Satu unggahan dapat disaksikan ribuan orang. Satu gambar dapat disalin berkali-kali. Luka psikologis anak berlangsung jauh setelah pelaku berhenti menekan tombol kirim. Dan kita tidak tahu sampai kapan luka di hati itu akan sembuh," kata Dasco.