"Nah, kami supaya yang 4% ini tidak dalam tanda petik tidak ugal-ugalan, mohon mandat pada rapat ini, kami sedang menyusun Permen, apa saja yang diperbolehkan memakai 4% itu," tutur Nusron.
Ada beberapa kriteria yang telah ditentukan pihaknya dengan alih fungsi terbatas pada LBS non LP2B. Pertama, untuk kepentingan umum, seperti sarana prasarana umum mencakup terminal, bandara, jalan, sekolah hingga pesantren.
Namun, ia menegaskan alih fungsi lahan untuk perumahan hanya diberikan kepada perumahan yang diperuntukkkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan diperuntukkan perumahan komersil yang elit.
"Kalau rumah, mungkin hanya khusus MBR. Perumahan komersial elit tidak boleh. Mohon izin, Pak Dirjen Tata Ruang, yakan hanya khusus MBR misal, hanya tinggal 4%, 300.000 nasional ini. Ini yang sedang kita usulkan," jelas Nusron.
