NADIKABAR.COM — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan penerimaan negara dari sektor hulu migas bisa mencapai 109 persen dari target pada Desember 2026.
“Hitungan kami dengan asumsi harga saat ini, bisa mencapai 109 persen, lebih tinggi daripada target APBN,” ujar Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dalam Konferensi Pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa.
Desti menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang melebihi proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Adapun target penerimaan negara yang termaktub di dalam APBN 2026 sebesar 10,66 miliar dolar AS dengan asumsi makro harga minyak mentah Indonesia di angka 70 dolar AS per barel.
Sementara itu, SKK Migas memproyeksikan penerimaan negara dapat mencapai 11,63 miliar dolar AS dengan realisasi harga minyak mentah Indonesia yang berada di atas asumsi makro APBN.
“Tentunya ini (proyeksi penerimaan negara) tidak lepas dari adanya peningkatan harga komoditas dari minyak mentah itu sendiri,” ujar Desti.
Namun demikian, tutur Desti melanjutkan, tanpa upaya dan strategi komersialisasi yang dilakukan oleh SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan para pemangku kebijakan, target penerimaan negara akan sulit untuk terealisasikan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menjelaskan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) saat ini telah mencapai kisaran 105–106 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Sementara itu, rata-rata harga ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran 91–92 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Menurut Bahlil yang merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perkembangan tersebut menjadi bagian dari situasi global yang semakin tidak menentu.
