NADIKABAR.COM β€” Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan perubahan besaran potongan pajak tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun non-ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pemotongan pajak terhadap tunjangan yang diterima guru merupakan kewajiban sebagai warga negara dan bukan kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

β€œBesaran pajaknya itu tidak ada Kemendikdasmen sendiri yang menetapkannya, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Nunuk dalam kegiatan Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta Pusat pada Rabu.

Ia menjelaskan seluruh tunjangan yang bersumber dari kas negara, baik yang diterima guru ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun guru non-ASN dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Nunuk, pemotongan pajak tersebut dilakukan oleh otoritas perpajakan untuk kemudian disetorkan kepada negara, bukan dipotong secara mandiri oleh Kemendikdasmen.

Ia mencontohkan tunjangan guru non-ASN sebesar Rp2 juta juga dikenakan potongan pajak, sementara guru ASN juga tetap dikenakan pajak atas tunjangan yang diterimanya.

Ia pun menambahkan apabila guru non-ASN menerima besaran TPG secara utuh, yakni sebesar Rp2 juta, TPG yang diterima oleh guru tersebut bukan berarti tidak dipotong pajak, melainkan potongan pajak dibayarkan oleh pemerintah daerah.

β€œKalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan tunjangan dengan jumlah penuh berarti pajaknya dibayarkan oleh pemda,” ujar Nunuk.

Ia menilai ketentuan pemotongan pajak tersebut perlu disosialisasikan kepada para guru, termasuk guru non-ASN sehingga memiliki pemahaman yang utuh terkait setiap penghasilan atau tunjangan yang diterima dari negara memiliki kewajiban perpajakan.

Nunuk pun menegaskan kewajiban membayar pajak berlaku bagi setiap penerima penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan sehingga besaran potongannya tidak ditentukan secara sepihak oleh Kemendikdasmen.

Sebagai informasi, kenaikan besaran potongan pajak tengah ramai dibicarakan oleh para guru non-ASN di media sosial, seperti Thread.

Sebelumnya, potongan pajak untuk TPG bagi guru non-ASN sebesar 5 persen bagi mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi mereka yang tidak memiliki NPWP.

Kini, potongan pajak mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen sehingga jumlah TPG bagi guru non-ASN yang masuk ke rekening penerima menjadi kurang lebih sebesar Rp1,8 juta.