NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini.

Berdasarkan data, anggaran TKD dipatok sebesar Rp857,6 triliun pada 2024, lalu naik menjadi Rp919,9 triliun pada 2025. Namun, alokasinya turun pada 2026 menjadi Rp693 triliun.

Angka tersebut kemudian disesuaikan kembali menjadi Rp720 triliun setelah mengakomodasi sejumlah penambahan kebutuhan daerah. Pada APBN 2027, alokasi TKD sebesar Rp735 triliun.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti meluruskan persepsi publik terkait tren penurunan nominal transfer tersebut.

Ia menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari TKD sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya tidak hanya transfer ke daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, tapi juga ada oleh APBN. Nah, itulah yang menjadi situasi sekarang, sehingga nanti setelah itu oleh masyarakat bisa menjadi satu kesatuan," ujar Nufransa dalam acara Senator Menyapa episode kedua bertema 'Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal', Kamis (12/11).

Nufransa meminta agar pemangkasan ini tidak dilihat semata-mata dari nominal yang ditransfer kas ke daerah, melainkan dari total alokasi belanja yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.

Ia menjelaskan di luar skema transfer APBD, sebenarnya banyak sekali alokasi dana dari pemerintah pusat yang dieksekusi atau dibelanjakan secara langsung di daerah.

"Secara bertahap kita merasa bahwa APBD itu adalah satu kesatuan karena di situ banyak juga alokasi dari pemerintah pusat yang langsung belanja di daerah, yang kemudian nanti manfaatnya itu adalah yang paling penting adalah dinikmati oleh masyarakat," ujar Nufransa.

Ia mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) dan penyaluran bantuan sosial. Meskipun sumber dananya berasal dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, manfaat dan nilai ekonominya dinikmati oleh masyarakat di daerah itu sendiri.

Senator Menyapa episode dua membahas seputar Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal nasional untuk menopang pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.

Instrumen ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta transfer lainnya. Persoalan yang terus mengemuka meliputi kecukupan dana, keadilan distribusi, kepastian penyaluran, dan mutu belanja daerah.

Sejumlah pembicara yang akan hadir adalah Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, Anggota DPD RI dari Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Senator Menyapa Episode II dapat disaksikan melalui NadiKabar.com TV, YouTube NadiKabar.com, dan live streaming di NadiKabar.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.