NADIKABAR.COM — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada 2027 telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026.
“Kan undang-undang barunya sudah keluar,” ujar Yassierli saat ditanya mengenai perkembangan penetapan UMP di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Ketika ditanya apakah formula penghitungan upah minimum masih sama dengan sebelumnya, Yassierli meminta publik merujuk pada ketentuan dalam beleid terbaru.
“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” katanya.
