Nasional
HALAMAN 2 DARI 3
Soal UMP 2027, Menaker sebut aturan sesuai UU baru
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) pada 2027 telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pel
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Senin, 9 November 2026 pukul 16:27 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Berdasarkan Pasal 139 UU 27/2026, penghitungan upah minimum dilakukan dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).
Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Adapun besaran indeks tertentu ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1.
Pasal 139 ayat (4) juga mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.