Sementara itu, Pasal 138 mengatur bahwa penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Untuk menentukan kebutuhan hidup layak, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan statistik melaksanakan survei pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil survei tersebut menjadi salah satu dasar bagi dewan pengupahan daerah dalam menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur.
Meski demikian, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai penghitungan upah minimum masih diatur melalui peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (5).
