NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat membuka jalan bagi pengembalian aset hasil penipuan dan penggelapan kepada para korban.

Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat yang dirugikan, termasuk korban koperasi dan perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana masyarakat.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

Ia menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.

Menurut dia, pelaku memang dapat dijatuhi pidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.