Melalui RUU tersebut, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Soedeson juga mengatakan RUU Perampasan Aset mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.
Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.
Menurut dia, pembentukan badan independen tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.
"Badan ini bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Aset juga dapat dijual untuk kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," katanya.