Di sisi lain, Soedeson memastikan kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan.

Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi bentuk pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Ia menegaskan tidak ada aset yang dapat dirampas tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

"Tidak ada satu pun yang dapat dirampas begitu saja tanpa proses pengadilan. Perampasan harus mendapat izin pengadilan, begitu pula penyitaan," katanya.