NADIKABAR.COM — Pembangunan ekonomi Indonesia telah menghasilkan banyak kemajuan. Infrastruktur semakin berkembang, kemiskinan menurun, dan kegiatan ekonomi tumbuh. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat celah struktural yang dahulu mungkin tidak begitu terlihat, tetapi kini semakin terasa dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen (yoy) pada triwulan III 2026, meningkat dari 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Namun, pada Maret 2026 masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin atau 8,07 persen dari populasi. Tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 10,67 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Rasio Gini pengeluaran juga meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026 (BPS, 2026).
Ketimpangan tersebut memiliki dimensi geografis. Pulau Jawa menyumbang 56,05 persen produk domestik bruto nasional pada triwulan III 2026 (BPS, 5 November 2026). Konsentrasi kegiatan ekonomi cenderung diikuti konsentrasi investasi, lapangan pekerjaan berkualitas, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pada 2025, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di perkotaan mencapai 38,58 persen, sementara di perdesaan hanya 23,14 persen (BPS, 2025). Kementerian Kesehatan (2026) juga mencatat sekitar 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Seorang anak yang lahir di desa terpencil semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter, insinyur, atau pengusaha dengan anak yang lahir di kota besar. Namun, perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal, dan infrastruktur membuat titik awal kehidupan mereka tidak setara. Ketimpangan kesempatan inilah yang dapat mewariskan kemiskinan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.
Kita tidak perlu menafikan keberhasilan pembangunan selama ini. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menyelesaikan persoalan distribusi kesejahteraan. Indonesia membutuhkan pengayaan mazhab Pembangunan, bukan sekadar memperbesar kue ekonomi, melainkan memastikan setiap warga memiliki kemampuan untuk ikut memproduksi dan menikmati kue tersebut.
Salah satu alternatif pemikiran yang layak dipertimbangkan adalah sosialisme Islam. Istilah ini bukan nama sebuah sistem ekonomi tunggal yang disepakati seluruh pemikir Islam, melainkan suatu tradisi pemikiran yang menempatkan keadilan sosial, solidaritas, dan kesejahteraan bersama sebagai orientasi kehidupan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.
Dalam sejarah Indonesia, gagasan tersebut bukan sesuatu yang asing. H.O.S. Tjokroaminoto melalui Islam dan Sosialisme (1924) mempertemukan semangat persaudaraan Islam dengan cita-cita pembebasan manusia dari penindasan ekonomi. Dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam yang lebih luas, M. Umer Chapra melalui Islam and the Economic Challenge (1992) menekankan pentingnya mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan dan tanggung jawab moral.
Landasan filosofisnya adalah tauhid, amanah, keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan. Kekayaan pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Islam mengakui hak milik pribadi, kebebasan berusaha, dan keuntungan yang diperoleh secara sah. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak boleh digunakan untuk merugikan kepentingan masyarakat.
Al-Qur'an memberikan prinsip yang sangat relevan dalam QS Al-Hasyr ayat 7, yakni agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Ayat yang secara langsung berbicara mengenai distribusi harta fai' tersebut mengandung pelajaran penting bagi tata kelola ekonomi yaitu konsentrasi kekayaan tidak boleh dibiarkan menutup kesempatan masyarakat luas untuk meningkatkan kesejahteraannya.