Di sinilah perbedaan sosialisme Islam dengan sosialisme yang lazim dipahami melalui tradisi Marxis. Keduanya memiliki perhatian terhadap ketimpangan dan eksploitasi. Namun, sosialisme Islam tidak bertolak dari materialisme historis atau menjadikan pertentangan kelas sebagai motor utama perubahan. Ia berangkat dari tanggung jawab moral, persaudaraan, dan kewajiban menegakkan keadilan. Ia juga tidak mensyaratkan penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Tentu, sosialisme sendiri memiliki beragam aliran, termasuk sosialisme demokratis yang menerima mekanisme pasar dan kepemilikan campuran.

Sosialisme Islam juga berbeda dari kapitalisme laissez-faire yang memberikan ruang sangat luas kepada mekanisme pasar. Pasar penting untuk membentuk harga, mendorong inovasi, dan mengalokasikan sumber daya. Namun, pasar tidak selalu mampu menjamin akses yang adil terhadap kebutuhan dasar. Karena itu, negara berkewajiban mengoreksi kegagalan pasar, mencegah monopoli, dan memastikan kelompok lemah tidak tersingkir.

Kekuatan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menggabungkan insentif ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan pendekatan yang hanya mengandalkan redistribusi fiskal, ia juga menawarkan pranata sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbeda dengan perencanaan terpusat yang berlebihan, ia tetap memberi ruang bagi inisiatif masyarakat dan kewirausahaan. Keunggulan tersebut bersifat potensial, bukan otomatis; keberhasilannya bergantung pada kualitas kelembagaan dan tata kelola.

Dari gagasan menuju strategi pembangunan

Dalam konteks Indonesia, sosialisme Islam tidak perlu diposisikan sebagai pengganti Pancasila. Nilai keadilan sosial, gotong royong, dan kemaslahatan memiliki titik temu yang kuat dengan sila kelima Pancasila serta demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip-prinsipnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang inklusif, berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama.

Dalam kerangka tersebut, arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita memiliki titik temu dengan prinsip sosialisme Islam. Agenda membangun dari desa dan dari bawah, memperkuat kemandirian pangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia menunjukkan orientasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan agregat, tetapi juga pada perluasan kesempatan ekonomi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dibaca sebagai upaya memperkuat fondasi kesejahteraan sekaligus kapasitas produktif rakyat. Secara konseptual, arah pembangunan tersebut patut diapresiasi karena menyasar sejumlah akar ketimpangan. Namun, manfaatnya perlu dibuktikan melalui pemerataan jangkauan, kualitas pelayanan, keberlanjutan pembiayaan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk memperkuat arah pembangunan tersebut, setidaknya terdapat empat agenda yang dapat dikembangkan dari pendekatan sosialisme Islam. Pertama, menggeser orientasi pembangunan dari konsentrasi menuju pemerataan kapasitas produktif. Investasi negara perlu lebih diarahkan kepada wilayah tertinggal, bukan semata-mata mengikuti lokasi yang menawarkan keuntungan finansial terbesar. Pusat pertumbuhan baru harus dibangun berdasarkan potensi ekonomi lokal, dengan konektivitas, energi, dan logistik yang memadai. Pemerataan bukan berarti mengurangi kemajuan Jawa, melainkan mempercepat kemajuan wilayah lain.