Kedua, menjadikan pemerataan layanan dasar sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Negara perlu memastikan sekolah berkualitas, pendidikan tinggi, puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan dapat dijangkau masyarakat di berbagai wilayah. Kebijakan afirmatif melalui transfer fiskal berbasis kebutuhan, insentif bagi guru dan dokter, serta beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu harus diperkuat. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar jumlah gedung yang dibangun, melainkan kualitas layanan dan kesempatan hidup yang tercipta.
Ketiga, memperluas kepemilikan dan akses terhadap sumber daya produktif. Petani kecil, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan koperasi tidak cukup hanya menerima bantuan sosial. Mereka membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau, teknologi, kepastian pasar, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai nilai. Perbankan syariah maupun konvensional, lembaga penjaminan, dan koperasi dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha mereka. Dengan demikian, pemerataan berlangsung sejak proses produksi, bukan hanya setelah keuntungan terkonsentrasi.
Keempat, mengintegrasikan instrumen fiskal dan keuangan sosial Islam. Pajak yang adil dan belanja negara yang efektif tetap menjadi fondasi pembiayaan layanan publik. Zakat dapat memperkuat pemberdayaan kelompok yang berhak menerimanya, sementara wakaf produktif dapat mendukung penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi masyarakat sesuai peruntukannya. Keduanya harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sebagai pelengkap, bukan pengganti kewajiban negara.
Agenda tersebut mensyaratkan negara yang kuat sekaligus bersih. Intervensi negara tanpa pengawasan dapat melahirkan rente dan oligarki baru. Karena itu, persaingan usaha yang sehat, pengawasan parlemen, keterbukaan anggaran, serta evaluasi berbasis hasil harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan. Indikator keberhasilan juga perlu diperluas, dari pertumbuhan PDB menuju penurunan kemiskinan, pemerataan akses layanan dasar, mobilitas ekonomi, dan peningkatan pendapatan kelompok bawah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Sinergi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang konstruktif diperlukan agar agenda pemerataan benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan rakyat.
Pada akhirnya, tantangan Indonesia bukan memilih antara pertumbuhan dan pemerataan. Keduanya harus berjalan bersama. Pertumbuhan tanpa keadilan akan memperlebar jarak sosial, sementara pemerataan tanpa produktivitas sulit dipertahankan. Sosialisme Islam menawarkan landasan etis untuk mempertemukan keduanya, dengan menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan dan kekayaan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bersama.
Sudah saatnya kita memastikan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia tidak hanya tercermin pada gedung-gedung tinggi di kota besar, tetapi juga pada kehidupan petani di desa, nelayan di pesisir, dan anak-anak di pulau terluar. Sebab, pembangunan yang berhasil bukan sekadar pembangunan yang membuat negara semakin kaya, melainkan pembangunan yang membuat semakin banyak rakyat mampu keluar dari kemiskinan dan menentukan masa depannya sendiri.
Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua DPR RI