NADIKABAR.COM — DPRD Tana Toraja (Tator), Sulawesi Selatan (Sulsel), mendesak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makale Batupapan 1 untuk menanggung biaya pengobatan siswa dan guru SMP yang diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG). DPRD juga mendesak agar program MBG dievaluasi.

Desakan tersebut menjadi hasil rekomendasi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Tana Toraja, Jumat (4/9/2026). Rapat itu dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kendari, pengelola SPPG Batupapan 1, dan orang tua siswa.

"Seluruh biaya pengobatan atau kebutuhan korban yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan wajib ditanggung oleh KPPG, BGN, dan SPPG terkait secara berkelanjutan. Jangan ada yang dilimpahkan kepada korban," ujar Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu saat membacakan hasil rapat.

DPRD Tator juga meminta operasional SPPG Makale Batupapan 1 sebagai penyedia MBG yang diduga memicu keracunan untuk dihentikan sementara. Kebijakan ini dilakukan sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel MBG yang telah dibawa ke Makassar untuk diperiksa.

"Mendorong dinas kesehatan dan kepolisian mempercepat pemeriksaan sampel makanan, muntahan, kotoran, dan air di laboratorium. Sekolah juga diminta membentuk Satgas pengawasan keamanan makanan serta pos pelayanan pengaduan cepat," jelasnya.

DPRD Tator juga meminta program MBG diganti ke bentuk lain yang dapat langsung diterima oleh penerima manfaat tanpa merugikan pihak mana pun. Selain itu mendorong evaluasi total pada rantai pelaksanaan program MBG mulai dari pengolahan hingga makanan dikonsumsi siswa.

"Meminta KPPG Kendari yang membawahi wilayah Tana Toraja untuk menjalankan tugas sesuai aturan, termasuk menanggung konsekuensi pembiayaan yang timbul," tuturnya.

"Melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG di Tana Toraja serta memberikan perhatian khusus pada keamanan psikologis anak dan guru yang terdampak," tambah Evivana.

Sementara itu jumlah siswa dan guru SMP di Tator yang diduga keracunan MBG terus bertambah. Jumlah korban yang mengeluh mengalami gangguan perencanaan dilaporkan sudah mencapai 173 orang.

Data dari Satgas MBG Tana Toraja hingga Jumat (4/9) pukul 20.30 Wita, total 165 orang dirawat di tiga rumah sakit (RS) berbeda. Jumlah itu bertambah setelah diketahui ada korban yang juga dirawat di tiga puskesmas sebanyak 8 orang.

Di RS Sinar Kasih tercatat ada 50 pasien, namun 42 orang di antaranya dipulangkan alias rawat jalan dan 8 lainnya masih rawat inap. Sementara di RSUD Lakipapada ada 79 orang rawat jalan dan 5 rawat inap.

Di RS Fatima terdata ada 31 pasien yang sempat ditangani. Namun 25 orang di antaranya sudah menjalani rawat jalan dan 6 pasien lainnya masih rawat inap.

"Total di RS, rawat inap 19 orang dan rawat jalan 146 orang," kata Sekda Tana Toraja Rudhy Andi Lolo kepada NadiKabar, Sabtu (5/9).

Sementara itu ada 8 pasien lainnya yang menjalani rawat jalan di tiga puskesmas berbeda. Rinciannya, Puskesmas Rembon 2 orang, Puskesmas Batusura 2 pasien dan Puskesmas Makale 4 orang.