NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah memperkuat langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Penguatan ketersediaan dan distribusi pangan serta optimalisasi berbagai instrumen intervensi stabilisasi terus dilakukan.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang diolah Badan Pangan Nasional (Bapanas), sejumlah komoditas pangan strategis diproyeksikan memiliki ketersediaan yang mencukupi. Perkiraan stok akhir tahun 2026 diproyeksikan mencapai 13,93 juta ton beras, 479,53 ribu ton daging ayam ras, dan 231,35 ribu ton telur ayam ras. Sementara itu, stok gula konsumsi diperkirakan mencapai 1,92 juta ton.
"Dari Proyeksi Neraca Pangan Nasional ini, kita optimis periode Nataru dapat kita lewati dengan aman dan tenang. Tentunya bersamaan dengan ketersediaan pangan yang kuat, intervensi stabilisasi pangan terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan pangan di seluruh daerah," ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Brigjen Pol Hermawan dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Dalam menjaga keterjangkauan pangan, pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen stabilisasi antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh daerah. Hingga saat ini, pihaknya bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan telah melaksanakan 13.340 kegiatan GPM yang menjangkau 38 provinsi dan 465 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Selain itu, untuk memperlancar distribusi pangan dari wilayah produsen ke wilayah konsumen, Bapanas melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) telah memobilisasi distribusi pangan sebanyak 344.024 kg atau 344,02 ton, mencakup 6 komoditas pangan, dengan komoditas beras mendominasi sebesar 292.300 kg, disusul gula sebanyak 23.000 kg, cabai rawit merah 12.790 kg, telur ayam ras 9.608 kg, sapi hidup 5.126 kg, serta minyak goreng sebanyak 1.200 kg.
Adapun penyaluran komoditas dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menuju Kota Tual, Maluku, serta distribusi beras di wilayah Jawa Barat. Fasilitasi tersebut meliputi komoditas beras, gula, dan bawang putih dengan menggunakan moda transportasi darat maupun kombinasi darat-laut.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gejolak harga di wilayah masing-masing. Apabila ditemukan kenaikan harga yang tidak sejalan dengan kondisi pasokan dan struktur biaya distribusi, diperlukan penelusuran lebih lanjut agar langkah penanganan dapat dilakukan secara proporsional.